Kisi-kisi Revolutiegrondwet

Secara umum nilai-nilai konstitusi itu mengandung suatu cita-cita atau ideologi suatu bangsa yang bertolak dari refleksi atas perjuangannya di masa lampau. Nilai-nilai luhur tersebut akan menjadi rujukan bagi suatu bangsa dalam membangun kehidupan ketatanegaraannya sehingga mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkan dalam konstitusi negara tersebut.

Buku ini salah satunya yang beranjak dari pemahaman atas makna asli yang disampaikan oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Berawal dari sikap skeptis penulis akan penggunaan istilah Revolutiegrondwet — secara letterlijk berarti “UUD revolusi” – yang dirujuk oleh para ahli dan akademisi dalam memberikan legitimasi dalam mengamandemen UUD 1945.

Penulis menelusuri akar gagasan Revolutiegrondwet itu dan kemudian memantulkannya dalam perkembangan sejarah negara Indonesia. Istilah Revolutiegrondwet itu sendiri adalah istilah yang dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada saat amandemen UUD 1945 tahun 1999 hingga 2002, istilah tersebut diungkap kembali oleh para ahli dan akademisi untuk menunjukkan sifat kesementaraan UUD 1945 karena dibuat secara tergesa-gesa pada era revolusi.

Di antara temuan menarik yang dikemukakan dalam buku ini adalah pemaknaan atas UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet bukan dalam pengertian sebagai UUD sementara karena dibuat dalam suasana revolusi.

Menurut penulis UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet menunjuk pada gagasan dan nilai-nilai revolusi Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945. Gagasan revolusi nasional Indonesia itu terdiri atas revolusi politik dan revolusi sosial-ekonomi dan bertujuan untuk melakukan dekolonisasi baik politik maupun sosial-ekonomi.

Revolusi politik telah terwujud dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi revolusi sosial-ekonomi merupakan proses yang memerlukan waktu yang panjang karena harus mengubah struktur sosial-ekonomi kolonial menjadi struktur nasional.

Buku ini bermula dari kepenasaran penulis atas ungkapan Revolutiegrondwet yang dikatakan oleh Soekarno di depan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Istilah tersebut  menjadi penting karena oleh sebagian ahli politik dan hukum tatanegara dipergunakan untuk melegitimasi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Dalam kajian hukum penggunaan suatu istilah bukan semata-mata retorika politik biasa, melainkan memiliki sejumlah implikasi dan akibat hukum. Oleh karena itu, penggunaan istilah hukum termasuk pemaknaannya tidak dapat dilakukan secara arbitrer atau suka-suka.

Buku ini hendak menempatkan kembali makna Revolutiegrondwet dalam konteks UUD 1945 sebagai UUD yang memiliki karakter revolusioner dan berfungsi sebagai instrumen bagi perubahan sosial di Indonesia.

Makna revolusi dalam konteks Revolutiegrondwet dipahami dalam konteks pemikiran yang berkembang di kalangan para pendiri negara atau kaum pergerakan kemerdekaan. UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet bermakna bahwa UUD 1945 adalah UUD yang mengandung gagasan revolusi Indonesia yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemaknaan atas gagasan Revolutiegrondwet itu diharapkan dapat menjadi alat evaluasi terhadap hasil amandemen UUD 1945. Selain itu pemaknaan tersebut dapat memberikan refleksi pemahaman atas peran historis UUD 1945.

Pemahaman atas peran historis ini penting agar terdapat penyikapan secara jujur dan proporsional atas peran UUD 1945. Hal itu penting karena UUD 1945 memiliki nilai historis tinggi di tengah masyarakat sehingga tidak sedikit kalangan masyarakat yang masih tetap mendukung UUD 1945 sebagaimana dengan naskah aslinya.

Asas-asas Pokok

UUD 1945 mengandung beberapa pasal pokok yang berisi asas-asas pokok yang berkaitan dengan gagasan revolusi. Asas-asas tersebut yang terpenting adalah:

1. 1.      Asas Kedaulatan Rakyat

Asas kedaulatan rakyat terkandung pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut negara Indonesia berdasar pada asas kedaulatan rakyat yang secara kelembagaan dilakukan oleh MPR. Secara struktural berarti terdapat supremasi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Gagasan kedaulatan rakyat telah berkembang sejak lama di lingkungan pergerakan nasional Indonesia. Gagasan ini muncul sebagai bentuk penolakan atas praktek otokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Ada dua macam otokrasi semasa kolonial di Hindia Belanda, yakni pemerintahan oleh kaum kolonial sendiri dan feodalisme tradisional yang dipertahankan oleh pemerintah kolonial.[1] Pemerintahan kolonial Hindia Belanda memperoleh kekuasaan dari Kerajaan Belanda, sehingga bukan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat di Hindia Belanda.

Kekuasaan kolonial di Hindia Belanda bertanggung jawab terhadap Opperbestuur (kekuasaan tertinggi), yakni Koning/Kroon (takhta Raja) Belanda.[2] Adapun feodalisme tradisional yang dipraktekkan oleh kerajaan-kerajaan di Hindia Belanda jelas bukan merupakan perwujudan dari kehendak rakyat Hindia Belanda. Bahkan kerajaan-kerajaan itu pun memperoleh takhta kekuasaannya atas persetujuan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Gagasan kedaulatan rakyat Indonesia menghendaki agar kekuasaan pemerintahan di Indonesia diperoleh dari rakyat Indonesia sendiri. Artinya, kedaulatan rakyat menolak kedaulatan bangsa lain atas Indonesia dan juga menolak kedaulatan raja yang berlaku di kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia. Watak penolakan tersebut menunjukkan bahwa asas kedaulatan rakyat merupakan wacana pascakolonial yang menolak otokrasi kolonial dan warisannya di Indonesia.

1. 2.      Asas Permusyawaratan

Kedaulatan rakyat terkait dengan asas permusyawaratan. Permusyawaratan merupakan asas operasional untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Asas permusyawaratan berakar pada ajaran Islam tentang musyawarah.

Pengertian permusyawaratan menunjuk pada mekanisme perundingan dalam mengambil putusan bersama sehingga putusan yang dihasilkan bersifat bulat. Permusyawaratan mengandung arti tidak ada aturan mayoritas dalam pengambilan putusan.

Permusyawaratan dipandang lebih mampu mewujudkan kedaulatan rakyat karena putusan dilakukan dengan cara merundingkan terlebih dahulu permasalahan sebelum mengambil putusan berdasarkan aturan mayoritas.

Makna permusyawaratan seperti itu membedakan antara kedaulatan rakyat di Indonesia dengan demokrasi Barat yang berwatak liberal. Asas permusyawaratan dalam UUD 1945 menghendaki agar perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan kehendak untuk memperoleh persetujuan bersama dibandingkan dengan penggunaan aturan mayoritas secara mutlak.

Aturan mayoritas adalah prinsip dasar demokrasi liberal Barat. Sebaliknya, permusyawaratan mengutamakan kesepakatan bersama dibandingkan dengan aturan mayoritas. Makna permusyawaratan seperti itu menunjukkan adanya penolakan terhadap sistem politik liberal yang dipraktekan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

1. 3.      Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara kolonial Hindia Belanda adalah negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan negara. Sekalipun demikian, kecenderungan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memberikan dukungan terhadap agama Kristen sangat kuat.

Secara historis, kolonialisme Hindia Belanda pada khususnya dan kolonialisme Barat pada umumnya didorong oleh misi penyebarluasan agama Kristen kepada bangsa-bangsa non-Kristen. Misi tersebut secara tersamar tetap mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

Watak misionaris itu terutama tampak dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial terhadap agama Islam. Pemerintah kolonial Hindia Belanda secara sadar telah membuat kebijakan yang mengekang dan membatasi kebebasan beragama di kalangan umat Islam di Indonesia.

Implikasinya, kebijakan tersebut akan menghambat perkembangan agama Islam di Indonesia yang merupakan agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia.

Secara politis pemerintah kolonial Hindia Belanda memang memandang Islam sebagai ancaman subversif terhadap kolonialisme Belanda. Tak heran bila kemudian pemerintah kolonial berupaya untuk membatasi ruang gerak agama Islam.

Kebijakan pemerintah kolonial hanya membolehkan Islam dilaksanakan dalam kehidupan ibadah yang bersifat pribadi, sementara dalam kehidupan publik, termasuk politik, pemerintah melarang umat Islam untuk melaksanakan ajarannya. Kebijakan ini sesungguhnya sesuai dengan ajaran sekularisme yang menjadi prinsip dasar negara-negara modern Barat, termasuk negara Belanda.

Akibat dari kebijakan sekuler itu dirasakan dalam kehidupan hukum. Ajaran Islam mengenal adanya hukum Islam atau syari’ah yang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek publik seperti politik.

Dengan adanya kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bersifat sekuler maka umat Islam hanya diperbolehkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukum dalam kehidupan ibadah yang bersifat pribadi.

Sementara dalam kehidupan publik harus tunduk pada hukum-hukum kolonial. Pemerintah kolonial memang mengizinkan adanya pengadilan agama Islam, tetapi pengadilan itu hanya mengadili perkara-perkara dalam bidang perdata.

Itupun hanya terbatas pada perkara-perkara dalam bidang perkawinan Islam saja, yakni perkara nikah, talak dan rujuk. Selebihnya dalam bidang perdata lainnya seperti waris dan muamalah umat Islam harus tunduk pada hukum adat atau hukum Barat yang dibuat Belanda.[3]

Keadaan seperti itu menimbulkan perlawanan dari ummat Islam yang menghendaki agar hukum Islam diberlakukan kembali sepenuhnya dalam kehidupan ummat Islam di Indonesia. Upaya perlawanan itu memperoleh momentum pada saat perancangan UUD 1945 di BPUPKI.

Hasilnya adalah rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Rumusan yang secara eksplisit memberikan kewajiban menjalankan syari’at Islam itu merupakan cerminan dari kehendak ummat Islam untuk memulihkan kembali pelaksanaan hukum Islam di Indonesia yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Namun, rumusan Piagam Jakarta itu mengalami perubahan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Rumusan tersebut berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan perubahan tersebut kewajiban menjalankan syari’at Islam tidak secara ekplisit menjadi ketentuan konstitusi. Kewajiban menjalankan syari’ah Islam berlaku kembali setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Presiden Soekarno yang menyatakan “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut.”

Sekalipun begitu rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” tetap merupakan prinsip yang menunjukkan secara jelas adanya perlawanan terhadap sistem negara kolonial Hindia Belanda yang berwatak sekuler.

Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi asas yang secara diametral membedakan negara nasional Indonesia dengan negara kolonial Hindia Belanda. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan negara Indonesia bukan negara sekuler melainkan negara yang mengakui kebebasan beragama sekaligus memajukan kehidupan beragama.

Berdasarkan asas tersebut, negara secara resmi terlibat aktif dalam mengurus kehidupan agama di Indonesia. Secara normatif hal itu memungkinkan berlakunya kembali hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sebagaimana dikehendaki dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945.

1. 4.      Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Berdasarkan ketentuan pasal itu asas kekeluargaan berkenaan dengan sistem perekonomian nasional.

Dalam pembahasan di BPUPKI pasal ini dijelaskan secara singkat oleh Soekarno sebagai “kolektivisme”. Sementara ayat berikutnya yang berbunyi: “Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” dijelaskan secara singkat sebagai “sosialisme”.

Adanya ketentuan yang mengatur tentang kehidupan ekonomi dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara sosial. Tidak semua UUD mengandung ketentuan mengenai ekonomi. Pada negara-negara liberal seperti Amerika Serikat tidak terdapat pengaturan mengenai ekonomi dalam UUD mereka.

UUD Amerika Serikat hanya mengatur tentang struktur negara pada umumnya meliputi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial serta hubungan antara negara bagian dan federal. Masalah ekonomi yang diatur hanya berkenaan dengan masalah keuangan dan fiskal karena merupakan wewenang pemerintah federal.

Dalam negara liberal pemerintah dilarang melakukan intervensi ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena dalam kehidupan ekonomi berlaku asas kebebasan berusaha dalam sistem ekonomi pasar bebas.

Dalam sistem ini kepentingan individu sangat dijunjung tinggi sehingga setiap orang bebas berusaha dalam kehidupan ekonomi tanpa harus dibatasi oleh ketentuan apapun. Negara hanya diperbolehkan memungut pajak sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha.

Sebaliknya dengan negara liberal, ketentuan UUD 1945 justru menghendaki agar pemerintah melakukan intervensi ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dengan tujuan agar terwujud keadilan sosial.

Negara mengambil peran untuk membangun kehidupan ekonomi nasional dalam semangat persaudaraan sebagai satu keluarga sehingga muncul perasaan kebersamaan dan senasib sepenanggungan yang akan menuntun ke arah kemakmuran bersama.

Secara praktis asas kekeluargaan ini dilakukan dengan penguasaan negara atas cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pandangan ekonomi dalam UUD 1945 yang berwatak kolektivistik-sosialis tersebut jelas merupakan antitesis terhadap sistem ekonomi kolonialisme Hindia Belanda yang berwatak liberal.

Secara terang-terangan para pendiri negara Indonesia menolak sistem kapitalisme liberal yang dipraktekkan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dipandang telah menyebabkan penghisapan atas kekayaan bangsa Indonesia.

Dalam pandangan para perancang UUD 1945, sistem kapitalisme-liberal bukan saja berkenaan dengan kehidupan ekonomi kolonial tetapi merupakan fondasi yang menopang sistem kolonial Hindia Belanda secara keseluruhan, termasuk sistem politiknya.

Oleh karena itu, para perancang UUD 1945 menolak paham kapitalisme-liberal dan mengajukan asas kekeluargaan dangan pandangan asas tersebut bukan semata-mata berkenaan dengan kehidupan ekonomi, tetapi menjadi fondasi yang menopang sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.

1. 5.      Asas Keadilan sosial

Keadilan sosial merupakan tujuan etis dari sistem sosial dan politik yang hendak dibangun melalui UUD 1945.

Asas keadilan sosial terkait dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan asas operasional dalam kehidupan ekonomi, sedangkan keadilan sosial merupakan asas yang bersifat etis yang menjadi tujuan dari seluruh proses kehidupan bernegara di Indonesia. Asas kekeluargaan merupakan dasar operasional bagi upaya mewujudkan keadilan sosial.

Secara ideologis keadilan sosial merupakan kritik atas paham kapitalisme liberal yang lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan bersama. Keadilan sosial berkaitan dengan gagasan revolusi sosial yang menghendaki agar terjadi pembaharuan masyarakat yang dibangun kolonial di atas sistem kapitalisme-liberal menjadi masyarakat baru berwatak nasional dan sejahtera secara bersama-sama.

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wacana yang menimbulkan perdebatan di kalangan anggota BPUPKI. Secara umum para anggota BPUPKI menolak individualisme liberal dan menghendaki paham kolektivisme.

Karena itu rancangan UUD pada mulanya hanya mengatur ketentuan mengenai hak-hak yang berkenaan dengan kehidupan sosial ekonomi. Ketentuan yang termuat dalam rancangan UUD kedua tersebut mencakup hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kemerdekaan beragama, hak atas pembelaan negara, dan hak atas pengajaran.[4]

Namun, rancangan tersebut dikritik oleh Mohammad Hatta yang mengkhawatirkan terbentuknya negara kekuasaan apabila tidak menyertakan hak asasi dalam bidang politik, yakni hak berserikat dan kemerdekaan berpikir.

Bagi Hatta, sistem kolektivisme tetap memberikan kebebasan kepada warganegara untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya. Sekalipun berbau individualisme, tetapi hak-hak sipil dan politik itu bukan individualisme. Dengan memberikan hak dan kebebasan politik maka kolektivisme tidak akan melahirkan negara kekuasaan, melainkan negara pengurus.[5]

Sekalipun pada mulanya usulan Hatta tersebut ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan sistematika negara kekeluargaan, namun akhirnya diterima dan menjadi ketentuan yang termuat pada pasal 28 UUD 1945 yang memberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang pelaksanaannya diatur kemudian dengan undang-undang.

Dengan demikian, UUD 1945 telah memuat ketentuan tentang HAM baik dalam bidang politik maupun sosial-ekonomi. Rumusan HAM seperti itu menunjukkan bahwa sejak awal UUD 1945 hendak menolak paham negara liberal yang menolak campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi.

Sebaliknya, UUD 1945 menghendaki agar negara Indonesia menjadi negara yang secara aktif mengurus kehidupan rakyatnya agar terwujud kesejahteraan bersama seluruh rakyat.

Untuk mewujudkan negara pengurus itu diperlukan keseimbangan antara hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak politik agar dasar kolektivisme tidak berkembang menjadi kolektivisme-negara yang akan melahirkan negara kekuasaan atau negara penindas.

Paham negara pengurus yang menyeimbangkan antara hak-hak sosial ekonomi dan hak-hak politik tersebut menegaskan adanya perlawanan atas negara liberal pada masa kolonial Hindia Belanda sekaligus juga penolakan atas negara kekuasaan yang dipraktekkan negara kolonial Jepang yang berwatak fasis maupun negara komunis Rusia (Uni Soviet).[6]

Ketentuan hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak politik tersebut dalam UUD 1945 secara eksplisit dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaharui masyarakat agar menjadi masyarakat baru yang bebas secara politik dan juga sosial-ekonomi.

Struktur Ketatanegaraan

Jika membandingkan antara struktur ketatanegaraan Hindia Belanda dan negara Indonesia nampak bahwa struktur ketatanegaraan Indonesia mengikuti susunan ketatanegaraan Hindia Belanda.

Persamaan tersebut tampak dari adanya lembaga yang sama di luar tiga cabang kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudisiari. Lembaga negara di luar cabang kekuasaan pokok itu adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sama kedudukan dan wewenangnya dengan Raad van Indië serta Badan Pemeriksa Keuangan yang sama dengan Algemene Rekenkamer.

Sementara itu untuk cabang kekuasaan pokok, yakni badan eksekutif Gouverneur Generaal menjadi Presiden, badan legislatif Volksraad menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Hoogerechtshof menjadi Mahkamah Agung (MA).

Namun, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia terdapat lembaga baru yang berbeda dengan susunan negara Hindia Belanda. Lembaga baru itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada susunan ketatanegaraan Hindia Belanda terdapat Takhta Kerajaan atau Kroon yang kedudukannya berada di atas semua lembaga negara. Pada susunan ketatanegaraan Indonesia kedudukan Kroon ini digantikan oleh lembaga MPR yang menjadi lembaga negara tertinggi di atas seluruh lembaga-lembaga negara lainnya.

Kroon merupakan perwujudan kedaulatan raja Belanda, sedangkan MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia.

MPR adalah lembaga negara yang memberikan watak nasional pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat MPR merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem kolonialisme Hindia Belanda yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada kedaulatan Raja/Ratu. Dengan kedudukan MPR yang menggantikan Kroon maka MPR adalah perwujudan kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia.

Keberadaan MPR menjadi sangat penting karena bukan saja secara prinsipil merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan kedudukan yang bersifat mengatasi lembaga negara lainnya, tetapi juga karena MPR merupakan instrumen bagi sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan atau kolektivisme ekonomi.

Melalui MPR dilakukan perencanaan kebijakan ekonomi nasional yang dituangkan dalam GBHN yang harus dilaksanakan oleh Presiden dan dipertanggungjawabkan Presiden kepada MPR.

Dengan adanya perencanaan kebijakan seperti itu maka dapat dilakukan pembaharuan masyarakat secara sadar dan sistematis ke arah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, MPR merupakan instrumen kelembagaan bagi terlaksananya revolusi sosial Indonesia yang hendak memperbaharui masyarakat Indonesia. (*)