Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengedepankan hukum sebagai panglima dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat secara holistik.
Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dilegitimasi dan dinyatakan secara populis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Indikator bahwa Indonesia sebagai negara hukum dengan tinjauan konstitusional saja merupakan suatu paradigma yang hanya mampu memproyeksikan pertimbangan pragmatis in casu “birokrat”. Patut untuk disayangkan jika keberadaan konstitusi hanya diperankan sebagai raison de’ etre dalam argumentasi hukum tertentu. Lahirnya Indonesia dari rahim rechstaat sebagai landasan konseptual memberikan cerminan bahwa Indonesia muncul sebagai negara modern, yang pada dasarnya tanpa konstitusi pun merupakan negara yang selalu berdasarkan hukum. Ini pun menjadi keadaan yang faktual seperti cerita lama Van Vollen Hoven yang menunjukkan adanya 19 wilayah hukum (rechtskringen) di Indonesia. Lantas apakah kini ada tanda-tanda yang menunjukkan Indonesia sebagai machstaat, mengikuti jejak Inggris pada abad ke-18 yang berlandaskan kekuasaan sentral dengan tipologi terpopulernya king in parliament.
Komitmen Indonesia sebagai negara hukum tentu tidak hanya didengungkan dalam ruang legalistik positivistik semata. Tidak hanya dikurung dalam konstitusi seperti postulasi di awal tulisan ini, namun dapat dibuktikan secara aktual dan faktual. Akan tetapi negara hukum Indonesia akan terbayar murah dan status negara hukumnya terancam dengan melihat adanya praktik- praktik penegakan hukum belakangan ini. Konsep the rule of law yang diimplementasikan oleh aparatur hukum dari kepolisian hingga lembaga peradilan dan bahkan komisi dan satgas sekalipun luput dari cita-cita penegakan hukum yang independen, imparsial, dan bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik. Kondisi tersebut terjadi lantaran campur tangan politik (partai politik dan politisi) dalam aktivitas penegakan hukum. Hal inilah yang kemungkinan menjadi pintu masuk robohnya negara hukum Indonesia yang kemungkinan akan terdegradasi oleh negara kekuasaan sentralis (machstaat) jika tetap dipertahankan. Negara hukum pun dipertanyakan.
Campur Tangan Politik
Di samping adanya faktor-faktor kriminogen terkait dengan terjadinya infiltrasi antara hukum dan politik belakangan ini, tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran dan karakteristik kepemimpinan. Hal yang lumrah untuk dilontarkan karena kasus-kasus besar dan berdimensi struktural saat ini setidaknya melibatkan partai politik penguasa negara ini. ICW mencatat ada 10 kasus korupsi yang melibatkan Partai Demokrat.
Tidak terimplementasikannya penegakan hukum secara independen, tentu tidak hanya karena masalah sikap aparatur (attitudinal problem) namun juga karena intervensi politik, yang keduanya bersinergi secara simultan. Ketua KPK pun mengakui proses pemberantasan korupsi terhambat oleh politik (Republika, Rabu, 27 Juli 2001). Beberapa kasus extra ordinary crime yang mampir di KPK mayoritas dipengaruhi oleh konfigurasi politik, misalnya ditelantarkannya kasus Bank Century yang sampai saat ini tidak mendapatkan kepastian hukum dan hanya mentah di DPR. Dalam hal tersebut jelas dan tentu dimenangkan oleh partai-partai yang berkepentingan dengan keberadaan eksekutif saat ini. Dalam kasus Bank Century berpotensi menyeret para pemilik kursi eksekutif, seperti mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan lantaran terseret dalam kasus ini.
Adapun kasus lain yang kini tengah mendapat sorotan publik yang melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin, yakni terkait dugaan korupsi dalam program pembangunan wisma atlet SEA Games dan tenaga kependidikan, Kemendiknas. Dalam kasus ini konon kader Partai Demokrat tersebut telah menyumbang Rp 13 miliar ke Partai Demokrat, dan dalam pengakuannya Nazaruddin diperintahkan untuk lari ke luar negeri oleh pimpinan umum Partai Demokrat agar tidak terjamah oleh hukum. Meskipun belum bisa dipastikan semua, pengakuan Nazaruddin di beberapa media massa adalah benar, patut untuk diduga bahwa telah terjadi campur tangan politik dalam aktivitas penegakan hukum di Indonesia. Dan masih ada beberapa kasus yang kemungkinan melibatkan beberapa kader partai politik termasuk Andi Nurpati dari Demokrat dalam kasus mafia pemilu, Agusrin Najamudin, Gubernur Lampung yang dalam kasusnya divonis bebas oleh hakim Syarifudin Umar. Nunun Nurbaetie tersangka suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI yang hingga saat ini masih melancong ke luar negeri.
Kedewasaan Berpolitik
Alih-alih menyikapi perilaku para kader partai yang diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi secara proaktif, beberapa elit politik justru memberikan jaminan bantuan hukum bagi para kadernya yang sudah diproses secara hukum. Dalam kasus Nazaruddin sempat dilontarkan bahwa partai akan memberikan bantuan hukum dengan dalil presumsion of innoncent.
Sikap proaktif tidak ditampilkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dalam kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI yang melibatkan kadernya, Nunun Nurbaetie. Partai justru mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk membantu aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus hukum. Unsur dimensi struktural dalam praktik penegakan hukum yang telah terkontaminasi oleh anasir-anasir politik memberikan konsekuensi logis yakni tidak tampaknya due proses of law.
Berbagai sikap yang dimunculkan oleh partai politik dalam beberapa kasus hukum yang menjerat para kadernya menunjukkan kepada publik betapa ketidakdewasaan para elit dalam berpolitik di negara hukum ini. Sikap saling sandera serta cenderung mengadvokasi para kader termasuk ketidakmauan untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait dengan beberapa kasus korupsi yang sedang berlangsung saat ini. Sikap kooperatif dan transparansi dalam penegakan hukum dianaktirikan, sedangkan kehormatan serta citra partai politik diutamakan agar tetap eksis di hadapan masyarakat. Stainlay Demon (2002) mengatakan bahwa terpuruknya penegakan hukum di negara berkembang sangat berkaitan dengan kultur dan kondisi politik suatu masyarakat. Di negara kita kultur dan kondisi politik masih sangat pragmatis, sedang law inforcement terkontaminasi situasi politik tersebut.
Dalam perspektif legal formal sebenarnya sikap menyembunyikan orang yang sedang dituntut atau membantu orang untuk melepaskan diri dari penuntutan ataupun dengan mempersulit penuntutan terhadap orang yang bersangkutan atau dengan sengaja telah merusak, menghilangkan, atau menyembunyikan barang- barang bukti sebagaimana diatur dalam pasal 221 KUHP yakni sebagai begunstingings delict.
Keadaan hukum justru diputarbalikkan dengan strategi politik, yang pada gilirannya menyerang lembaga penegak hukum inklusif seperti KPK. Di awal munculnya kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin beberapa koleganya justru menuding KPK tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum pun semakin dipecundangi dengan sikap Nazaruddin yang menuding KPK telah melakukan konspirasi dengan pimpinan Partai Demokrat.
Lagi, sikap ketidakdewaan berpolitik ditunjukkan oleh kader Demokrat yang sekaligus tengah menjabat sebagai Ketua DPR dengan memberikan statemen pembubaran KPK dengan alasan tidak adanya pemimpin KPK yang kredibel. Selain itu menganjurkan adanya pemaafan secara nasional kepada para koruptor untuk pulang tanpa diproses hukum. Sikap tidak rasional dalam perpolitikan akhir-akhir ini tentu diproyeksikan untuk melemahkan penegakan hukum di Indonesia.
Konflik kepentingan yang terjadi akhir-akhir ini telah merefleksikan pergerakan hukum yang sangat lamban. Komitmen politik yang lemah serta penegakan hukum yang tidak independen menjadi sebuah kondisi negara yang problematis. Gerak-gerik yang muncul dari pintu politik dan masuk ke pintu hukum inilah yang menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia selanjutnya.
Beberapa kasus hukum yang muncul belakangan merupakan gerakan yang inpersonal, kejahatan yang berdimensi struktural dengan melibatkan organisasi partai politik dan jabatan. Apabila realita ini terus menggerus ke ranah hukum maka niscaya Indonesia tidak lagi diamini sebagai negara hukum. Penegakan hukum yang independen dan inparsial merupakan conditio sine quanon dalam konteks negara hukum modern. (*)
