perindo Archives - GEMA NURANI

Perindo: Tak Pantas Tuding HT Biang Kekalahan Hanura

Saturday, 3 May 2014 By Suut Amdani

Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibyo. (Foto: Okezone)

Jakarta, GNOL* Persatuan Indonesia (Perindo) seakan tidak terima dengan hujatan mengujani sang Ketua Umum, Hary Tanoesoedibyo (HT). Hendrik Kawilarang Luntungan, Wakil Sekretaris Jenderal Perindo menilai, Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi tak pantas menuding HT sebagai biang kegagalan Partai Hanura menjadi partai papan atas.

“Statement Yuddy Chrisnandi tidak pada tempatnya dan tidak melambangkan seorang politisi muda yang mengerti etika,” tandas Hendrik, di Jakarta, Jumat malam (2/5).

Hendrik menegaskan, masuknya HT ke Partai Hanura karena berdasarkan niat yang tulus untuk bisa membangun bangsa dengan segenap idealismenya. Jika hanya HT masuk partai hanya demi kepentingan usaha pribadinya, maka HT tak harus masuk Hanura.

“Jika hanya mementingkan usaha pribadi, dengan mudahnya Pak HT bergabung dgn partai yang memiliki survei tertinggi dan bukan terendah, saya pribadi menganjurkan sebaiknya Yuddy dan Kristiwanto lah yang mundur dari Hanura,” tandasnya.

Sebaliknya Hendri menegaskan, jika bukan karena HT, mungkin Hanura jauh dari lolos parliamentary threshold, sehingga ia meminta keduanya kembali belajar kembali soal etika politik agar bisa jernih menilai persoalan.

“Memalukan jika tokoh politik kita tidak paham etika, apalagi tidak tahu berterima kasih, karena Bapilu yang dipimpin HT adalah perwakilan partai dan tentu seluruh keputusan baik strategi ataupun keputusan lainnya telah disetujui oleh Ketua Umum Wiranto,” ujar Hendrik.

Hendrik menyampaikan penilaiannya setelah Yuddy Chrisnandi, Jumat (30/4) mengatakan, banyak kader Partai Hanura yang menilai HT sebagai biang penyebab kegagalan Hanura menjadi partai papan atas karena hanya diperkirakan memperoleh 5-6%, dan menduduki peringkat 10 dari 12 partai kontestan pemilu 2014.

Yuddy mengklaim banyak kader Hanura yang kecewa kepada HT karena dianggap gagal menjalankan strategi pemenangan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) yang dipimpinnya akibat minimnya pengalaman orang yang dibawa HT ke Hanura, sehingga sebagai bentuk pertangungjawaban, HT harus mundur dari Hanura.

Menurut Yuddy, kontribusi HT yang dirasakan langsung oleh Hanura adalah iklan TV di grup MNC-nya dan billboard. “Namun iklan tidak cukup mampu mengangkat Hanura, Hanura harus puas menempati ranking ke 10 pada pemilu legislatif ini,” ucapnya.

Sumber: Gatra, Okezone

Paradoksi Hary Tanoe

Thursday, 28 February 2013 By Arif Giyanto

Hary Tanoe bergabung dengan Hanura. Euforia di mana-mana. Tak berapa lama, Hary Tanoe juga mendeklarasikan Perindo. Dengan tegas ia nyatakan, Perindo bukan organisasi sayap Hanura. Sulit dijelaskan dengan satu dua artikel. Tapi penting mencari tahu, apa sebenarnya motif Hary Tanoe merakit semua ini.

Belum lama rasanya, gegap gempita iklan Partai Nasdem di televisi, menyerukan perubahan. Baru kemarin juga Hary Tanoe menyatakan hengkang dari Partai Nasdem. Tapi selang sebentar, ia telah bersama Hanura dengan idealisme yang menurutnya, masih sama. Tentu saja banyak hal menarik seputar kiprah Hary Tanoe. Selain karena ia adalah pebisnis media, sebagian kalangan menganggap, Hary Tanoe belum begitu mumpuni berpolitik.

Pernyataan-pernyataannya di media juga membingungkan. Ia tampak tak terkendali dan belum menyentuh etika kenegarawanan. Ia meluncur deras dengan cara yang menurutnya, paling benar. Ia terkesan tak memiliki fatsun politik yang lazim. Entah apa yang ada di benaknya saat ini.

‘Positioning’ Hary Tanoe

Sejak lama, perbincangan tentang peran pebisnis dalam ranah politik mengisi meja-meja analisis demokrasi. Lebih spesifik, pebisnis media yang memutuskan berpolitik, semisal Hary Tanoe. Apalagi sepanjang sejarah, ada juga yang berhasil dengan peran tersebut. Tengok saja di Italia, ada Silvio Berlusconi, mantan Perdana Menteri Italia dan Pemimpin Partai Politik Forza Italia. Ia adalah pemilik Mediaset; perusahaan media, terdiri dari tiga stasiun televisi nasional, yang ditonton 45 persen penonton TV Italia.

Sebagai pebisnis, Hary Tanoe sangat mungkin merasa bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak padanya. Dengan berpolitik, ia dapat berdiri dua kaki. Sebagai pelaksana bisnis dan pembuat undang-undang sekaligus. Bukankah ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, bila ia tak lagi obyektif. Batasan obyektif itu sederhana, bahwa semua yang dia lakukan dapat berguna bagi rakyat banyak, bukan hanya kepentingan komersil.

Pada konteks demokrasi, di mana kebebasan berpendapat diakui, akan bias, ketika semua bisnis media diarahkan untuk membentuk opini publik, dan berujung pada dukungan langkah politik. Mengkhawatirkan bila Hary Tanoe tidak dapat mengendalikan kepentingan pribadi, karena media akan sangat berpihak pada kepentingan-kepentingan politik segelintir orang.

Belum lagi tentang idealisme yang dimaksudkan Hary Tanoe. Sebab, ia terkesan tak memedulikan wadah (baca: menganggap Partai Nasdem dan Partai Hanura tidak terlalu penting), karena semua hal bisa ia lakukan sendiri. Bagaimana mungkin institusionalisasi politik dapat berjalan maksimal bila secara tidak langsung kepemimpinan menjadi lebih penting daripada sistem perpolitikan itu sendiri? Bukankah dua-duanya sama-sama penting?

Maka tak heran, Hary Tanoe menjadi tampak paradoks dan seperti tak memiliki fatsun. Ia hadir untuk dirinya saja, tanpa memedulikan sedang berada di mana ia, dan sinergi apa yang sebaiknya dilakukannya atas jaringan politik yang ia punya. Politik bukan dominasi satu-dua orang, tapi sistem artikulasi aspirasi rakyat pada wakil yang kompeten menyampaikan dan mengolah aspirasi menjadi kebijakan pro-rakyat. Bila Hary Tanoe merasa bisa besar di mana pun, ia sedang concern pada kepentingannya saja, bukan pada lembaga politik yang ia pilih.

Menghitung Eksistensi Hary Tanoe

Meski Hary Tanoe sangat tahu pergerakan media dalam konteks politik, sangat mungkin, dalam berpolitik, ia masih harus belajar banyak. Ia bisa saja berhasil dalam bisnis media, tapi belum tentu ia dapat memahami bagaimana aspirasi rakyat diolah menjadi kebijakan pro-rakyat. Maka sekali lagi, ia masih harus terus belajar.

Taruhlah Hary Tanoe kemudian sangat dikenal, tapi belum tentu rakyat ada di belakangnya, dengan mendukung semua yang ia maksud ‘idealisme berpolitik’. Sebab, rakyat hari ini, sudah tak lagi mempersoalkan keterkenalan. Mereka membutuhkan langkah konkret untuk memperbaiki hidup mereka, yang semakin hari semakin sulit, karena kebijakan negara yang tidak berpihak pada mereka.

Yakinlah tentang jabatan adalah amanah. Dengan ini, semua akan tahu, sekuat apa pun seseorang memiliki kendali atas jabatan tertentu, suatu saat akan kembali diminta oleh-Nya. Jadi secara pasti dapat disimpulkan, kiprah bisnis atau kiprah bisnis yang bersinggungan dengan politik adalah amanah untuk mencari ridha Tuhan, bukan pemenuhan ambisi pribadi sesaat.

Dampak Elektabilitas Manuver Hary Tanoe

Wednesday, 27 February 2013 By Danang Munandar

Sebagai pengusaha yang belum lama terjun ke kancah politik nasional, Hary Tanoe rupanya menikmati hiruk-pikuk perpolitikan yang dijalaninya sekarang ini. Berbagai manuver politik digulirkannya akhir-akhir ini.

Setelah turut membesarkan Partai Nasdem, dan kemudian keluar, lalu masuk Hanura, Hary Tanoe kini mewacanakan pemimpin nasional dari kalangan muda, soal korupsi yang marak di negeri ini, masalah pendidikan, dan yang terakhir, mendirikan organisasi kemasyarakatan.

Hary Tanoe menjadi sorotan publik setelah hengkang dari Nasdem, kemudian masuk ke Hanura. Di partai barunya ini, yang bersangkutan diberi jabatan strategis, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Namun, hal ini tak menyurutkan langkahnya untuk mencari mainan baru.

Seminggu setelah masuk Hanura, secara resmi Hary Tanoe mendirikan ormas yang diberi nama Persatuan Indonesia (Perindo). Tokoh inti yang membidani lahirnya ormas ini adalah gerbong Hary Tanoe ketika masih di Nasdem ditambah beberapa tokoh nasional.

Ormas dan Partai Perindo

Ormas Perindo nantinya akan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang berkontribusi pada kemajuan bangsa. Karena bersifat nasional maka nantinya Perindo juga akan tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, selepas dikukuhkannya kepengurusan di tingkat pusat maka akan dibentuk pula di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BIla melihat gelagat politik dari ormas Perindo ini, tidak menutup kemungkinan kalau ke depannya, ia akan menjadi partai politik, seperti halnya ormas Nasdem yang kemudian menjadi Partai Nasdem. Sebagaimana pernah ditegaskan Hary Tanoe pada saat deklarasi, bahwa organisasi masyarakat Persatuan Indonesia (Perindo) dapat saja berubah menjadi partai politik. Peralihan Perindo ke partai politik sangat tergantung dengan situasi tanah air. Bila keadaan 2014 sampai 2019 masih seperti sekarang, ada kemungkinan Perindo berubah menjadi partai politik.

Kedudukan Hary Tanoe sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura tentunya akan membuat persepsi publik tentang adanya hubungan antara Hanura dan Perindo. Namun, hal ini sudah sering kali ditepis bahwasanya tidak ada hubungan khusus antara keduanya. Perindo bukanlah sayap partai Hanura. Rencana mendirikan ormas tersebut sudah digulirkan ketika Hary Tanoe belum masuk ke Hanura. Walaupun demikian, posisi Hary Tanoe sebagai poitisi Hanura tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Perindo.

Bagi Hanura, kehadiran Perindo bisa membawa berkah tersendiri secara politik apabila dikelola dengan baik fungsi dan perannya masing masing. Tidak adanya hubungan struktural antara keduanya, memberikan peluang bagi Perindo untuk leluasa berkiprah, sementara bagi Hanura bisa ‘nebeng’ serta memperoleh dampak elektabilitas.

Fatsun Politik Hary Tanoe

Berbagai manuver politik Hary Tanoe yang cenderumg akrobatik belakangan ini, kalau tidak direspons secara bijak oleh elite Hanura juga bisa membahayakan partai. Karena bagaimanapun juga, saat ini Hary Tanoe adalah kader Hanura dan menjabat posisi strategis, dan harus tunduk pada kebijakan partai.

Dalam berbagai kesempatan dan dirilis media, Hary Tanoe juga sering melontarkan tentang soal calon presiden alternatif dari tokoh muda. Padahal jauh-jauh hari, di internal Hanura, sudah mengusung Ketua Umumnya Wiranto sebagai calon presiden.

Dan secara fatsun politik, Hary Tanoe dan ormas bentukannya Perindo semestinya mendukung Wiranto sebagai calon presiden dan membesarkan Partai Hanura sebagai kendaraan politik.