Presiden Jokowi, para Menteri Kabinet Kerja, dan pejabat terkait berdiskusi, sebelum Ratas, Rabu (16/3/2016), dimulai. (Foto: Sekretariat Kabinet)
Jakarta, GEMA NURANI ** Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan, masalah penyelundupan di Tanah Air merupakan masalah besar. Penyelundupan melemahkan daya saing, terutama daya saing untuk produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Lebih parah lagi, bisa mematikan industri nasional.
Praktik penyelundupan dapat bermacam rupa, di antaranya produk pertanian, industri, daging, perikanan, elektronika, illegal fishing, dan narkoba.
“Untuk produk-produk selundupan tentunya akan menggangu pasar dalam negeri,” ujarnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (16/3/2016) petang, dirilis Sekretariat Kabinet.
Presiden meminta dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata kelola perizinan impor. Semuanya terintegrasi dalam sistem Teknologi Informasi yang baik.
Jokowi mengingatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk berperan strategis dalam memerangi penyelundupan. Ia meminta dilakukan peningkatan pengawasan secara terpadu, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil.
“Tingkatkan kapal patroli, kerja sama operasi bersama-sama, dan juga mungkin kalau perlu dengan negara tetangga kita,” perintahnya.
Polri dan TNI juga diminta meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan, khususnya di perbatasan, bisa dicegah.
“Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain menjadi backing, tidak ada ampun. Dan saya ingin juga sekali lagi tidak ada kongkalikong lagi, baik dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, juga kuota impor,” tegas Presiden.
Lintas Sektoral
Usai Ratas, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, memberi keterangan pada pers bahwa ada lebih dari 1200 pelabuhan non-formal yang menjadi titik rawan terjadinya penyelundupan. Kerja sama lintas sektoral yang melibatkan Bea Cukai, Polri, TNI, Bakamla, BIN, dan Jaksa Agung akan ditingkatkan. Secara rutin, operasi pencegahan penyelundupan akan dilakukan.
“Proses penyelundupan yang terjadi selalu berlindung di bawah peraturan-peraturan yang ada. Dan terutama dilakukan di pelabuhan-pelabuhan khusus yang disebut dengan pelabuhan tikus yang kemudian outlet-nya bisa ke mana-mana,” ucapnya.
Menurutnya, Presiden meminta seluruh kementerian terkait, terutama kepada jajaran Polri, Jaksa Agung, dan Dirjen Bea Cukai untuk meniadakan atau mengurangi peraturan-peraturan yang membuat lembaga penegak hukum tidak bisa bertindak.
“Presiden meminta kepada Bea Cukai dan juga Perpajakan agar saling terkoneksi, sehingga bisa mengurangi penyelundupan. Karena, di mana pun barang itu akan diketahui dan kemudian bisa terkena pajak,” tutur Seskab.
Meski demikian, sambungnya, diperlukan pengaturan lebih lanjut. Presiden menugaskan Menko Perekonomian untuk mencari sistem koneksi pajak dan kepabeanan.
Selanjutnya, berkaitan dengan sistem in-out atau keluar masuk barang, baik yang ada di pelabuhan formal atau pelabuhan non-formal, Seskab menjelaskan, pada pelabuhan non-formal atau milik pribadi, kepabeanan tidak bisa masuk. Untuk itu, Menteri Perhubungan diminta melakukan penertiban terhadap terminal khusus dan terminal pribadi.
Presiden meminta Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi, mengurangi, dan menutup pelabuhan-pelabuhan dengan terminal khusus, terutama untuk aktivitas pribadi.
“Terutama sebenarnya yang paling rawan adalah penyelundupan narkoba. Salah satunya adalah komitmen Presiden terhadap narkotika, sehingga sekarang ini BNN (Badan Narkotika Nasional) begitu luar biasa. Tiada hari kita melihat di media BNN tanpa menangkap orang, membuka kasus, dan sebagainya. Maka dalam hal penyelundupan akan dilakukan tindakan yang kurang lebih sama,” terangnya.
