GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Ekonomi

Termasuk Daerah Ekuator, Letkol Laut (P) Salim: Indonesia Rentan Diadu Domba Asing

By

TETAP BERSATU – Staf Asops Panglima TNI, Letkol Laut (P) Salim, menegaskan pentingnya persatuan anak bangsa pada Kuliah Umum Jurusan HI FISIP UPN Veteran Yogyakarta, Senin (5/12/2016). (Foto: Haris Sunarmo)

Yogyakarta, GEMA NURANI NEWS ** Staf Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Letkol Laut (P) Salim, berpandangan, letak geografi Indonesia yang termasuk Daerah Ekuator rentan diadu domba pihak asing. Menurutnya, konflik global kini dilatarbelakangi perebutan Daerah Ekuator untuk mencari pangan, air, dan energi.

“Tahun 2043, diprediksikan, penduduk dunia mencapai 12,3 miliar. Sejumlah 9,8 miliar jiwa hidup di Daerah Non-Ekuator dan hanya sejumlah 2,5 miliar jiwa yang hidup di Daerah Ekuator. Daerah Ekuator memiliki potensi vegetasi atau cocok tanam sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Indonesia termasuk di dalamnya,” ungkapnya.

Salim menjadi narasumber utama dalam Kuliah Umum Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Yogyakarta bertema ‘Kebangkitan Maritim Indonesia’ di Ruang Seminar FISIP UPN Veteran Yogyakarta, Senin (5/12/2016).

UN Official Visitor for UNIFIL Lebanon 2016 tersebut lalu kembali menandaskan pentingnya Ocean Leadership untuk memimpin Indonesia yang berkodrat maritim.

“Nakhoda yang tepat untuk bangsa ini adalah seseorang yang memiliki Ocean Leadership cerdas dan berwawasan global; mengerti akan jatidiri bangsa. Seseorang yang memiliki kepemimpinan jiwa bahari yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” tuturnya.

Dalam Ocean Leadership, tidak ada pemisahan antara kebijakan maritim nasional, doktrin maritim nasional, strategi maritim nasional, strategi keamanan maritim nasional, strategi pertahanan maritim nasional, dan strategi militer yang berbasis maritim.

“Kejayaan bangsa akan tercapai bila mampu memanfaatkan laut untuk kepentingan dan kemakmuran bersama,” pungkas Salim.

Ocean Leadership

Sejak di bangku kuliah, mahasiswa sebaiknya menempa dirinya menjadi calon pemimpin negara yang paham dan mengerti tentang Ocean Leadership. Karena di tangan merekalah, tampuk kepemimpinan nasional Indonesia di masa depan dipertaruhkan. Semua itu diawali dengan menyadari jatidiri dan kodrat kemaritiman Indonesia.

“Pelajari apa pun untuk berhasil, tapi jangan pernah lupakan Ocean Leadership, karena maritim adalah kodrat bangsa kita. Tidak boleh lagi ada pembodohan pendidikan peninggalan penjajah Belanda bahwa kita adalah bangsa daratan atau kontinental, sehingga potensi alam maritim kita tidak dapat menyejahterakan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Muharjono, mengatakan, Kuliah Umum bersama Letkol Laut (P) Salim diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

“Para mahasiswa dapat belajar banyak dari Letkol Laut (P) Salim yang telah berpengalaman (dalam hal kemaritiman),” tuturnya.

Acara selesai pada tengah hari, setelah sesi dialog yang membahas banyak isu kemaritiman, mulai dari diplomasi kemaritiman, kekuatan TNI Angkatan Laut, hingga isu keamanan laut. Tak lupa, Letkol Laut (P) Salim pun membagi-bagikan buku sebagai suvenir dan referensi perjuangan kemaritiman.

Pastikan Tidak Ada Produk Baja Selundupan, Kemendag Gandeng Bareskrim Polri dan Bea Cukai

By

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Widodo, memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Kemendag)

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Widodo, memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Kemendag)

Surabaya, GEMA NURANI ** Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya memastikan para pelaku usaha produk baja untuk tidak menjual produk selundupan dan produk yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Kemendag pun menggandeng Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri serta Bea Cukai.

“Kemendag bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam pengawasan barang beredar di pasar,” ujar Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Widodo, Rabu (23/3/2016), di Surabaya.

Menurutnya, Kemendag juga memberikan kemudahan-kemudahan melalui penyederhanaan peraturan-peraturan yang bertujuan agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara kondusif.

Untuk melindungi konsumen, sambungnya, sinergi pengawasan barang beredar di Surabaya digelar sebuah sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan.

Beberapa Peraturan Menteri Perdagangan diulas secara detail dan lengkap. Salah satunya, deregulasi Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Selain itu, Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang yang berlaku sejak 1 Oktober 2015.

“Surabaya dipilih sebagai tempat sosialisasi sinergitas peraturan di bidang baja ini karena Kota Buaya merupakan sentra produksi dan distribusi produk baja ke Indonesia bagian timur,” tutur Widodo.

Kontinu

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi sinergitas peraturan di bidang perlindungan konsumen telah dilakukan di Medan, Sumatera Utara pada 3 Maret 2016. Sinergi diharapkan mampu menuntaskan persoalan pengawasan pasar dan pencegahan serta pemberantasan produk-produk selundupan.

Untuk meningkatkan pemahaman sejumlah permendag, Ditjen PKTN bersama Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bareskrim Mabes Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berdialog dengan pengecer, distributor, subdistributor, dan agen-agen yang menjual produk baja.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat meminimalisasi ketidakpahaman tentang ketentuan mengenai SNI yang diwajibkan untuk produk baja,” ucap Widodo.

Pada 2015, kegiatan bertajuk Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang dan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Pemberantasan Penyelundupan telah diselenggarakan di sembilan tempat di Jakarta.

Widodo menambahkan, kegiatan serupa akan dilakukan tahun ini di beberapa kota lain di Indonesia.

Instruksi Presiden

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (16/3/2016) petang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan, masalah penyelundupan di Tanah Air merupakan masalah besar. Penyelundupan melemahkan daya saing, terutama daya saing untuk produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Lebih parah lagi, bisa mematikan industri nasional.

Praktik penyelundupan dapat bermacam rupa, di antaranya produk pertanian, industri, daging, perikanan, elektronika, illegal fishing, dan narkoba.

“Untuk produk-produk selundupan tentunya akan menggangu pasar dalam negeri,” katanya.

Presiden meminta dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata kelola perizinan impor. Semuanya terintegrasi dalam sistem Teknologi Informasi yang baik.

Lemahkan Daya Saing, Presiden Jokowi: Penyelundupan Adalah Masalah Besar

By

Presiden Jokowi, para Menteri Kabinet Kerja, dan pejabat terkait berdiskusi, sebelum Ratas, Rabu (16/3/2016), dimulai. (Foto: Sekretariat Kabinet)

Presiden Jokowi, para Menteri Kabinet Kerja, dan pejabat terkait berdiskusi, sebelum Ratas, Rabu (16/3/2016), dimulai. (Foto: Sekretariat Kabinet)

Jakarta, GEMA NURANI ** Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan, masalah penyelundupan di Tanah Air merupakan masalah besar. Penyelundupan melemahkan daya saing, terutama daya saing untuk produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Lebih parah lagi, bisa mematikan industri nasional.

Praktik penyelundupan dapat bermacam rupa, di antaranya produk pertanian, industri, daging, perikanan, elektronika, illegal fishing, dan narkoba.

“Untuk produk-produk selundupan tentunya akan menggangu pasar dalam negeri,” ujarnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (16/3/2016) petang, dirilis Sekretariat Kabinet.

Presiden meminta dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata kelola perizinan impor. Semuanya terintegrasi dalam sistem Teknologi Informasi yang baik.

Jokowi mengingatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk berperan strategis dalam memerangi penyelundupan. Ia meminta dilakukan peningkatan pengawasan secara terpadu, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil.

“Tingkatkan kapal patroli, kerja sama operasi bersama-sama, dan juga mungkin kalau perlu dengan negara tetangga kita,” perintahnya.

Polri dan TNI juga diminta meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan, khususnya di perbatasan, bisa dicegah.

“Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain menjadi backing, tidak ada ampun. Dan saya ingin juga sekali lagi tidak ada kongkalikong lagi, baik dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, juga kuota impor,” tegas Presiden.

Lintas Sektoral

Usai Ratas, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, memberi keterangan pada pers bahwa ada lebih dari 1200 pelabuhan non-formal yang menjadi titik rawan terjadinya penyelundupan. Kerja sama lintas sektoral yang melibatkan Bea Cukai, Polri, TNI, Bakamla, BIN, dan Jaksa Agung akan ditingkatkan. Secara rutin, operasi pencegahan penyelundupan akan dilakukan.

“Proses penyelundupan yang terjadi selalu berlindung di bawah peraturan-peraturan yang ada. Dan terutama dilakukan di pelabuhan-pelabuhan khusus yang disebut dengan pelabuhan tikus yang kemudian outlet-nya bisa ke mana-mana,” ucapnya.

Menurutnya, Presiden meminta seluruh kementerian terkait, terutama kepada jajaran Polri, Jaksa Agung, dan Dirjen Bea Cukai untuk meniadakan atau mengurangi peraturan-peraturan yang membuat lembaga penegak hukum tidak bisa bertindak.

“Presiden meminta kepada Bea Cukai dan juga Perpajakan agar saling terkoneksi, sehingga bisa mengurangi penyelundupan. Karena, di mana pun barang itu akan diketahui dan kemudian bisa terkena pajak,” tutur Seskab.

Meski demikian, sambungnya, diperlukan pengaturan lebih lanjut. Presiden menugaskan Menko Perekonomian untuk mencari sistem koneksi pajak dan kepabeanan.

Selanjutnya, berkaitan dengan sistem in-out atau keluar masuk barang, baik yang ada di pelabuhan formal atau pelabuhan non-formal, Seskab menjelaskan, pada pelabuhan non-formal atau milik pribadi, kepabeanan tidak bisa masuk. Untuk itu, Menteri Perhubungan diminta melakukan penertiban terhadap terminal khusus dan terminal pribadi.

Presiden meminta Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi, mengurangi, dan menutup pelabuhan-pelabuhan dengan terminal khusus, terutama untuk aktivitas pribadi.

“Terutama sebenarnya yang paling rawan adalah penyelundupan narkoba. Salah satunya adalah komitmen Presiden terhadap narkotika, sehingga sekarang ini BNN (Badan Narkotika Nasional) begitu luar biasa. Tiada hari kita melihat di media BNN tanpa menangkap orang, membuka kasus, dan sebagainya. Maka dalam hal penyelundupan akan dilakukan tindakan yang kurang lebih sama,” terangnya.

Kunjungi Indonesia, 300 Pengusaha Belgia dari 127 Perusahaan Bersiap Tingkatkan Investasi

By

Kunjungan Putri Astrid Belgia ke Istana Merdeka Jakarta. (Foto: Sekretariat Kabinet)

Kunjungan Putri Astrid Belgia ke Istana Merdeka Jakarta. (Foto: Sekretariat Kabinet)

Jakarta, GEMA NURANI ** Indonesia dan Belgia sepakat untuk terus memperkuat hubungan ekonomi, baik di bidang perdagangan maupun investasi. Selasa (15/3/2016), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan delegasi Kerajaan Belgia, Putri Astrid, di Istana Merdeka Jakarta.

Putri Astrid merupakan adik Raja Phillipe dari Belgia. Kunjungan ke Indonesia dilakukan lebih dari satu minggu, yaitu 12-19 Maret 2016.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, mengungkapkan, pada 2015, angka perdagangan bilateral Indonesia dengan Belgia mencapai US$1,67 miliar dolar. Sementara angka investasinya lebih dari US$7 juta. Ada sekitar 2000 perusahaan Belgia yang beroperasi di Indonesia.

“Presiden tadi menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjadikan ekonomi Indonesia menjadi semakin terbuka dan kompetitif. Selain itu, Presiden juga menjelaskan paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia hingga 10 paket deregulasi, di antaranya adalah Daftar Negatif Investasi (DNI),” ujar Menteri Retno, dirilis Sekretariat Kabinet.

Ia menyampaikan, kunjungan ke Indonesia kali ini merupakan salah satu kunjungan kenegaraan terbesar dari Belgia. Sebanyak 127 perusahaan yang ikut dalam kunjungan bergerak di bidang konstruksi, infrastruktur, energi, clean energy, ICT, food and beverage, financial services, transport logistic, agro industry, maritim, pendidikan, dan banyak lagi.

Europhalia

Menlu juga menyampaikan, Indonesia terpilih menjadi negara tema dalam pameran seni dan kebudayaan Europhalia 2017 di Belgia.

Europhalia adalah pameran seni dan kebudayaan terbesar di Eropa yang dilakukan 2 tahun sekali. Pada 2015, negara yang menjadi tema adalah Turki. Pameran akan dilangsungkan di beberapa kota di Belgia dan beberapa negara di Eropa.

“Jadi, ini adalah suatu kolaborasi yang sangat besar, partisipasi yang sangat besar, dan tentunya pemilihan tema Indonesia menjadi negara tema menunjukkan potret Indonesia di Belgia dan potret Indonesia di Eropa,” ucap Menlu.

Investasi Wind Power

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, menuturkan, pertemuan Presiden hari ini penting untuk dukungan dari pemerintah Belgia terhadap investasi yang sedang terjadi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kehadiran investasi baru.

Ia mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan terhadap proses investasi dengan adanya beberapa perubahan regulasi dan reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“Salah satunya adalah pada minggu depan kami bersama Duta Besar Belgia akan melakukan tindak lanjut terkait dengan para investor yang akan secara sungguh-sungguh membutuhkan informasi yang terkait dengan interest mereka,” kata Franky.

Menurut Kepala BKPM itu, Belgia berminat pada pengelolaan energi terbarukan, misalnya wind power.

“Salah satu kelebihan teknologi dari Belgia bahwa wind power di Eropa sudah banyak digunakan. Karena itu, regulasi-regulasi yang mereka butuhkan perlu diasistensi oleh BKPM dan dibantu, supaya mereka mendapatkan informasi yang jelas,” pungkasnya.

Turbulensi Perekonomian Dunia, Faisal Basri: Jangan Pasang Target Peningkatan Ekspor Terlalu Tinggi

By

Ekonom Faisal Basri. (Foto: Faisalbasri01 WordPress)

Ekonom Faisal Basri. (Foto: Faisalbasri01 WordPress)

Jakarta, GEMA NURANI ** Ekonom Faisal Basri berpandangan, ada baiknya pemerintah menitikberatkan upaya pada penjagaan stabilitas ekonomi, untuk menghadapi kondisi tertekan dengan ancaman dari berbagai penjuru, akibat pasar dunia yang sedang tertekan.

“Lebih baik melunakkan target. Karena pasar dunia sedang tertekan, ada baiknya tidak memasang  target peningkatan ekspor terlalu tinggi. Sekadar tumbuh saja sudah lumayan, mengingat selama empat tahun terahir selalu merosot dan kian parah dalam dua bulan pertama tahun 2016,” ujar Faisal dalam laman pribadinya, Selasa (8/3/2016).

Menurutnya, hal yang cukup mengkhawatirkan adalah penerimaan negara dua bulan pertama tahun ini yang turun dibandingkan 2014 dan 2015.

“Boleh jadi karena potensi penerimaan tahun ini sudah disedot tahun lalu karena ‘kalap’ defisit APBN bisa menembus 3 persen dari PDB, sehingga melanggar Undang-Undang Keuangan Negara,” tandas Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA) tersebut.

Akibat penerapan jurus ‘jalan pintas’, sambungnya, justru muncul komplikasi di sektor lain. Muncul pula beragam kebijakan jalan pintas atas nama swasembada yang merusak keseimbangan pasar. Akibatnya, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Ada pula dengan bendera ‘nasionalisme’ untuk mengeruk rente,” ungkap Faisal.

Belum lagi, tuturnya, silang sengketa dan kegaduhan di antara sesama menteri. Ia mengatakan, seharusnya dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari luar yang tidak habis-habisnya, para pejabat semakin kompak, dan Presiden efektif sebagai konduktor, memandu semua pemain musik yang tunduk pada partitur, agar orkestrasi menghasilkan nada-nada indah.

“Lebih menjaga yang sudah dalam genggaman ketimbang mengandalkan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Terpenting adalah menjaga daya beli masyarakat. Kedua, mendorong agar investasi swasta terus naik, termasuk penanaman modal asing langsung,” terang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Tidak Perlu Panik

Lebih lanjut, Faisal memaparkan pengalaman berharga kala menghadapi krisis finansial global 2008. Kala itu, perekonomian dunia mengalami resesi. Hampir semua negara maju dan negara emerging markets mengalami kontraksi ekonomi.

Indonesia bisa menikmati pertumbuhan positif, bahkan mencapai 4,6 persen yang hanya sedikit lebih rendah ketimbang pertumbuhan tahun 2015.

“Tahun ini bahaya menghadang dari segala penjuru. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melemah, perekonomian Brasil terjun bebas. Emerging markets mengalami penurunan belanja modal dan peningkatan utang swasta,” ulasnya.

Perekonomian negara maju, tambahnya, belum menunjukkan tanda-tanda mampu tumbuh memadai walaupun telah menempuh kebijakan moneter super-longgar, bahkan sejumlah bank sentral telah menggulirkan kebijakan suku bunga negatif. Harga-harga komoditas masih dalam kondisi tertekan.

“Sebagian besar bursa saham dunia goyah. Laba korporasi melandai di mana-mana,” katanya.

Meski demikian, Faisal berpendapat, tidak perlu terjadi kepanikan. Karena, selalu ada peluang dalam turbulensi sekalipun; reason not to worry.

 

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana