KEK – Kemenko Perekonomian, Darmin Nasution, memberikan keterangan pers di Istana Presiden, tentang Kawasan Ekonomi Khusus. (Foto: Setkab)
Istana Merdeka, GEMA NURANI ** Pengembangan delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran menjadi salah satu fokus pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).
“Penerbitan PP tersebut bukan sekadar menjadikan KEK sebagai kawasan berbagai insentif, tetapi mendorong pengembangan dan pendalaman klaster industri berbasis sumberdaya lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di sekitar KEK,” ujar Menko Perekonomian, Darmin Nasution, di Kantor Presiden, Kamis (5/11/2015).
Dengan catatan, sambungnya, pengembangan bukan sumberdaya lokal yang langsung juga tetap mungkin dikembangkan di kawasan ini. Selain itu, adanya PP akan mendorong keterpaduan upaya penciptaan baiknya iklim investasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) sekaligus.
“Ini kawasan kelompok pertama di mana fasilitas dari pemerintah pusat dengan fasilitas pemerintah daerah,” terang Darmin, dirilis Sekretariat Kabinet.
Delapan KEK tersebut adalah Tanjung Lesung (Banten), Sein Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), dan Maloi Batuta Trans Kalimantan-MBTK (Kalimantan Timur).
Pemerintah akan memberikan fasilitas dan kemudahan. Tujuannya, memberi kepastian sekaligus daya tarik bagi penanam modal, sehingga menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing.
Fasilitas dan Kemudahan
Pemerintah sedikitnya akan memberikan fasilitas dan kemudahan di sembilan bidang. Insentif dan kemudahan investasi di KEK mencakup bentuk dan besaran insentif fiskal, serta berbagai fasilitas dan kemudahan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, dan kemudahan perizinan.
Pada Pajak Penghasilan (PPh) kegiatan utama (Tax Holiday), pemerintah melakukan pengurangan PPh sebesar 20-100 persen selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp1 triliun, kemudian pengurangan PPh sebesar 20-100 persen selama 5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp500 miliar.
Untuk kegiatan di luar Kegiatan Utama (Tax Allowance), akan ada pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen selama 6 tahun, penyusutan yang dipercepat, PPh atas deviden sebesar 10 persen, serta kompensasi kerugian 5-10 tahun.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) untuk impor, tidak dipungut. Selain itu, pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke KEK juga tidak dipungut. Begitu pun dengan pengeluaran dari KEK ke TLDDP, transaksi antar-pelaku di KEK, dan transaksi dengan pelaku di KEK lain.
Pada bidang kepabeanan, dari KEK ke pasar domestik, tarif bea masuknya memakai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA).
Selanjutnya, kemudahan dan fasilitas tentang pemilikan properti bagi orang asing. Orang asing/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun).
Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin serta dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPN atas barang sangat mewah (luxury).
Untuk kegiatan utama pariwisata dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I, sebesar 50-100 persen serta dapat diberikan pengurangan Pajak Hiburan sebesar 50-100 persen.
Pada bidang ketenagakerjaan, akan dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus di KEK. Hanya ada satu Forum Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di setiap perusahaan. Ada pengesahan dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) serta perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA).
Keimigrasian tidak lagi masalah berarti. Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 kali, masing-masing 30 hari. Ada pula fasilitas Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple visa) yang berlaku 1 tahun, izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK, serta izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata.
Pada bidang pertanahan, untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya. Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan.
Terakhir, perizinan. Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK. Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi).
Dilakukan pula penerapan perizinan dan non perizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list) di KEK. Tidak hanya itu, proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK.
