Dr. Ir. Lukman M. Baga, MA.Ec, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. (Foto: IPB)
Bogor, GNOL* Pemerintah berharap banyak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan hadirnya koperasi. Nyatanya, membangun koperasi di Indonesia banyak kendala. Banyak koperasi yang tidak sehat, bahkan tak sedikit yang bubar.
“Semestinya membangun koperasi tidak susah. Indonesia yang mempunyai budaya berkumpul, budaya silaturahmi, biasanya menyelenggarakan arisan. Nah, arisan sejatinya modal yang sangat baik untuk dijadikan sarana untuk membangun koperasi,” ujar Dr. Ir. Lukman M. Baga, MA.Ec dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, beberapa waktu lalu.
Lumkan mengatakan, seperti dinyatakan International Co-operative Alliance, bahwa koperasi adalah kumpulan otonom dari orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui perusahaan yang didirikan secara bersama dan dikontrol secara demokratis.
”Koperasi dapat terbentuk dan tumbuh secara kokoh jika dapat melayani kebutuhan anggotanya dengan sebaik mungkin. Pengertian pelayanan sebaik mungkin adalah pelayanan yang tepat mengenai kebutuhan utama yang dirasakan secara bersama (common needs) oleh para anggota koperasi,” urainya.
Jika masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan baik untuk modal usaha maupun memenuhi kebutuhan temporer terhadap likuiditas yang mendesak, maka koperasi yang dibutuhkan adalah koperasi simpan pinjam (KSP).
Lukman mengemukakan, cara memulai koperasi di kalangan masyarakat harus ada inisiatif untuk merintis. Biasanya orang-orang ini merupakan informal leader atau kalangan terdidik yang memiliki kepedulian terhadap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Orang ini dikenal sebagai co-operative pioneer yang sebaiknya berasal dari kalangan masyarakat bawah, dari komunitasnya sendiri,” katanya.
Inisiatif untuk mengembangkan usaha bersama ini dikaitkan dengan adanya peluang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hasil usaha masyarakat, jika dilakukan secara bersama dibandingkan secara individual. Hal ini dikenal sebagai peluang untuk mendapatkan efek koperasi (co-operative effects). Oleh karenanya, para co-operative pioneer ini dapat juga dikategorikan sebagai co-operative entrepreneur (wirakoperasi).
“Tak jarang, di kalangan masyarakat pedesaan tidak ada sosok orang-orang co-operative entrepreneur. Dari sini, maka diperlukan program pelatihan yang dirancang sedemikian rupa agar dimungkinkan lahirnya para co-operative pioneer-entrepreneur dari kalangan masyarakat pedesaan itu sendiri,” lanjutnya.
Ia juga menawarkan solusi upaya dengan menerjunkan tenaga terdidik semisal, alumni perguruan tinggi yang memiliki motivasi dan perhatian besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Hendaknya, tenaga terdidik ini telah mendapatkan pelatihan khusus terkait dengan penguatan jatidiri koperasi dan beberapa keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam mengembangkan koperasi di masyarakat,” pungkasnya.
