Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura Hary Tanoesoedibjo. (Foto: Tempo)
Aceh, GMOL* Koordinator saksi Partai Hanura Provinsi Aceh, Iswadi, mengatakan 23.304 kader dan simpatisan partai di provinsi itu kecewa dan mengamuk karena Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) mengingkari janji menggelontorkan dana saksi dalam pemilihan umum legislatif lalu.
Menurut dia, efek kebohongan tersebut meluas lantaran kader dan simpatisan kini justru mengejar dan mengancam koordinator saksi. “Ada yang sampai tak berani pulang karena mendapat ancaman dan teror dari para saksi,” kata Iswadi Jumat (2/4).
Iswadi menyatakan HT telah berbohong karena janji pemberian dana saksi yang diutarakan secara gamblang dalam acara Pelatihan Saksi Tingkat Nasional Kader Partai Hanura di Jakarta, 4 Desember 2013, tak pernah terwujud.
Efek kebohongan ini, menurut dia, dirasakan oleh koordinator saksi. Para saksi justru menduga koordinator mereka melarikan dana dari HT. Bahkan kini beberapa koordinator mengklaim kehilangan nama baik karena masalah uang ini. “Banyak saksi yang mengamuk dan mencaci maki saya,” kata Iswadi.
Atas dasar masalah ini, Iswadi berkesimpulan minimnya perolehan suara Hanura disebabkan oleh ketidakmampuan HT, sebagai Ketua Bapilu Hanura, mengawal perolehan suara melalui dana saksi.
Kemarahan para kader dan simpatisan berefek pada pengalihan suara potensial bagi Hanura. Iswadi mengklaim Hanura kehilangan sekitar lima juta suara dalam pemilu lalu karena kisruh dana saksi.
Iswadi dan sejumlah kader Hanura di tingkat pusat serta daerah menggalang gerakan mendesak HT mengundurkan diri atau keluar dari partai tersebut. Bahkan, menurut dia, HT dinilai sebagai beban dan sandungan bagi partai pimpinan Wiranto tersebut untuk menjalin koalisi dengan partai lain.
Protes juga terjadi di berbagai daerah. Sebelumnya, di Purbalingga, Jawa Tengah, kader dan pengurus Partai Hanura menyegel kantor DPC memprotes penggelapan dana saksi pemilu, pertengahan April lalu.
Mereka marah atas ulah Ketua DPC Haryanto yang dituding menggelapkan uang saksi sebesar Rp178 juta. Padahal uang itu seharusnya dibagikan ke sekitar 1.500 saksi di TPS-TPS.
Sumber: Tempo, Liputan 6 SCTV
