PEMILU BERSIH – Seorang partisipan menorehkan tanda tangan dukungan Gerakan Pemilu Bersih 2014. (Foto: BBC Indonesia)
Palembang, GNOL * Pada saat pemilu masyarakat tidak mendapatkan informasi visi dan misi calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik. Kondisi legislatif yang karut marut dan ekonomi masyarat yang belum bisa terpenuhi kebutuhan mendorong terjadinya politik transaksional wani piro?
“Akses masyarakat pemilih untuk mendapat informasi tersebut tidak ada, partai politik tidak menyediakan, sementara caleg butuh suara, maka terjadilah politik wani piro? tersebut. Pemilih hanya diberi kartu nama dan gambar caleg sehingga mendorong pemilih tidak cerdas,” kata Joko Siswanto, pengamat politik dari Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri), Senin (7/4).
Sementara Sang Caleg, menurut Joko, demi menjawab tantangan wani piro? tersebut terpaksa menjual atau menggadaikan mobil atau motornya.
“Lihat saja ke kantor pegadaian. Banyak parkir mobil dan motor dari para caleg,” ujarnya.
Sementara itu, Kgs M Sobri, Guru Besar Fisip Unsri menilai apa yang terjadi saat ini karena pemilih tidak mendapatkan pendidikan politik yang benar.
“Apakah ada caleg atau parpol yang fokus memberikan pendidikan politik untuk rakyat? Rakyat justru dibiarkan saja dan yang terjadi seperti saat ini,” katanya.
Temuan ICW dan sejumlah jaringan anti korupsi mengungkapkan, beberapa calon legislatif dari hampir semua partai politik diduga melakukan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara dengan ‘modus baru’ selama kampanye.
“Selain dalam bentuk konvensional, yaitu pemberian uang secara langsung terhadap pemilih, juga ada bentuk lain. Misalnya dalam bentuk (pemberian) barang, seperti alat ibadah, sembako, pemberian kupon yang akan diuangkan pascapemilu,” kata koordinator divisi korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan, Minggu (06/04) siang.
Sebagian kandidat caleg dan tim suksesnya, menurut ICW, juga mempraktikan cara baru dalam menggunakan fasilitas negara.
“Jadi pola penggunaan fasilitas negara ini juga berkembang. Bukan hanya (penggunaan) mobil dinas, tapi sudah memasuki ranah kebijakan dengan pelibatan pegawai negeri untuk mengampanyekan sang kandidat,” kata Abdullah. **
Sumber: Republika Online, BBC Indonesia
