• Home
  • About

GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

  • Ekonomi
  • Politik
  • Kampus
  • Multimedia
  • Opini
  • Koperasiana
You are here: Home / Headline / Politik Uang, Sebab dan Modus Barunya

Politik Uang, Sebab dan Modus Barunya

Monday, 7 April 2014 By Sinazilla

PEMILU BERSIH - Seorang partisipan menorehkan tanda tangan dukungan Gerakan Pemilu Bersih 2014. (Foto: BBC Indonesia)

PEMILU BERSIH – Seorang partisipan menorehkan tanda tangan dukungan Gerakan Pemilu Bersih 2014. (Foto: BBC Indonesia)

Palembang, GNOL * Pada saat pemilu masyarakat tidak mendapatkan informasi visi dan misi calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik. Kondisi legislatif yang karut marut dan ekonomi masyarat yang belum bisa terpenuhi kebutuhan mendorong terjadinya politik transaksional wani piro?

“Akses masyarakat pemilih untuk mendapat informasi tersebut tidak ada, partai politik tidak menyediakan, sementara caleg butuh suara, maka terjadilah politik wani piro? tersebut. Pemilih hanya diberi kartu nama dan gambar caleg sehingga mendorong pemilih tidak cerdas,” kata Joko Siswanto, pengamat politik dari Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri), Senin (7/4).

Sementara Sang Caleg, menurut Joko, demi menjawab tantangan wani piro? tersebut terpaksa menjual atau menggadaikan mobil atau motornya.

“Lihat saja ke kantor pegadaian. Banyak parkir mobil dan motor dari para caleg,” ujarnya.

Sementara itu, Kgs M Sobri, Guru Besar Fisip Unsri menilai apa yang terjadi saat ini karena pemilih tidak mendapatkan pendidikan politik yang benar.

“Apakah ada caleg atau parpol yang fokus memberikan pendidikan politik untuk rakyat? Rakyat justru dibiarkan saja dan yang terjadi seperti saat ini,” katanya.

Temuan ICW dan sejumlah jaringan anti korupsi mengungkapkan, beberapa calon legislatif dari hampir semua partai politik diduga melakukan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara dengan ‘modus baru’ selama kampanye.

“Selain dalam bentuk konvensional, yaitu pemberian uang secara langsung terhadap pemilih, juga ada bentuk lain. Misalnya dalam bentuk (pemberian) barang, seperti alat ibadah, sembako, pemberian kupon yang akan diuangkan pascapemilu,” kata koordinator divisi korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan, Minggu (06/04) siang.

Sebagian kandidat caleg dan tim suksesnya, menurut ICW, juga mempraktikan cara baru dalam menggunakan fasilitas negara.

“Jadi pola penggunaan fasilitas negara ini juga berkembang. Bukan hanya (penggunaan) mobil dinas, tapi sudah memasuki ranah kebijakan dengan pelibatan pegawai negeri untuk mengampanyekan sang kandidat,” kata Abdullah. **

Sumber: Republika Online, BBC Indonesia

Berbagi ini:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Print

Tulisan Lainnya Barangkali Anda Suka

Filed Under: Headline, Politik Tagged With: Pemilu 2014, politik uang

Terbaru

Rumah Baca Iqra’ dan Peradaban Kalingga

Kovernya memang rumah baca, tapi tidak kurang tidak lebih, sebenarnya, gambaran ulang tentang Peradaban Kalingga tengah dirintis.

Arief Hidayat Kembali Jabat Hakim Konstitusi untuk 2018-2023

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, dilantik kembali sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023.

Wimboh Santoso Dilantik sebagai Ketua MES 2018-2021

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, dilantik sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2018-2021.

Langganan via email

Silahkan isikan alamat email Anda untuk berlangganan artikel Gema Nurani secara gratis melalui email

Follow me on Twitter

My Tweets

Ekonomi

Termasuk Daerah Ekuator, Letkol Laut (P) Salim: Indonesia Rentan Diadu Domba Asing

Konflik global kini dilatarbelakangi perebutan Daerah Ekuator untuk mencari pangan, air, dan energi.

Politik

Wiranto Menkopolhukam, Letkol Laut (P) Salim: Apakah Kita Punya Strategi Maritim?

Menkopolhukam baru sebaiknya tetap menjaga konsistensi Indonesia terhadap politik luar negeri dan mengutamakan penjagaan kedaulatan dan sumberdaya alam Natuna.

Kampus

Sentuh Wilayah Ekopol, Bedah Buku My Fish My Life Akan Digelar Himaspal UNDIP

Acara bertajuk Maritime Talk, menghadirkan panelis, Staf Ahli Utama Kepresidenan Bidang Maritim, Riza Damanik.

Multimedia

Arief Hidayat Kembali Jabat Hakim Konstitusi untuk 2018-2023

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, dilantik kembali sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023.

Opini

Rumah Baca Iqra’ dan Peradaban Kalingga

Kovernya memang rumah baca, tapi tidak kurang tidak lebih, sebenarnya, gambaran ulang tentang Peradaban Kalingga tengah dirintis.

Koperasiana

Ekonom UMY: Praktik Ekonomi Komunal Berbadan Hukum Koperasi Mulai Menunjukkan Hasil

Koperasi pada kenyataannya, berhasil menjadi tulang punggung negara-negara kaya di dunia.

Copyright © 2010 - 2017 GEMA NURANI