Ilustrasi Daftar Pemilih Tetap/beritajakarta.com
Daftar Pemilih Tetap sering kali menjadi persoalan serius dan sensitif dalam pemilu. Akurasi serta validitas data menjadi hal yang patut dikedepankan dengan senantiasa bersikap hati-hati dan teliti untuk menghasilkan data yang sesuai.
Kalau merujuk pada tahapan pemilu yang disusun oleh KPU, penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota seharusnya berlangsung pada tanggal 7 sampai 13 September 2013. Namun, baru-baru ini KPU bersama Komisi II DPR RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperpanjang sampai selambat-lambatnya 30 hari sejak tangal 13 september. Hali ini dikarenakan proses pemuktahiran data pemilih sampai daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dinilai belum akurat.
Dari sejumlah kabupaten/kota yang ada, beberapa di antaranya sudah menyelesaikan DPT dan sudah dipublikasikan sesuai jadwal yakni 13 September 2013. Namun beberapa di antaranya juga masih ada yang belum beres, dan diberi kelonggaran waktu paling lambat 30 hari.
Penundaan penetapan serta pengumuman DPT di satu sisi akan lebih mengoptimalkan validitas DPT sebagai instrumen penting dalam pemilu. Namun, di sisi yang lain akan memberikan kesan bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 kurang berjalan dengan baik dan publik akan menyoroti kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai kurang profesional.
Persoalan Akumulatif
DPT dalam realitasnya selalu menjadi persoalan yang tidak ada habis-habisnya dari setiap pelaksanaan pemilu, baik nasional maupun Pemilu Kepala Daerah. Pengelolaan data serta teknis operasional pelaksanaannya cenderung kurang tertata, terlebih untuk persoalan rumit semacam ini. Dua lembaga yang menangani hal ini, yakni KPU dan Kementerian Dalam Negeri selalu berdalih dan saling menyalahkan satu sama lain.
KPU menuding kalau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Kemendagri sangat amburadul sehingga menyulitkan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dalam tugasnya untuk memverifikasi di lapangan. Sementara Kemendagri mengklaim DP4 yang diberikan ke KPU sangat akurat. Saling melempar kesalahan tentu tidak elegan, karena yang terpenting bagaimana DPT tersebut bisa dihasilkan secara valid dan bisa menjadi acuan baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu.
Pada pemilu kali ini sebenarnya persoalan daftar pemilih sudah diperbaiki sistemnya dibandingkan pemilu yang terdahulu, dan di tingkat bawah juga dibentuk Pantarlih. Untuk teknis pelaksanaannya, KPU Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat penting, karena yang menetapkan DPT berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Dan daftar pemilih ini disusun berdasarkan TPS. Data ini kemudian diserahkan ke KPU Provinsi dan KPU dan kemudian menjadi acuan jumlah DPT secara nasional.
Di samping itu, KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. Dan salinan soft copy atau cakram padat tersebut dilarang diubah. Hal ini mengharuskan akurasi serta validitas DPT ketika ditetapkan.
Kalau nantinya sudah ditetapkan, DPT akan menjadi dokumen publik yang bisa diakses siapa saja, terutama pihak-pihak yang sangat berkepentingan, yakni partai politik dan calon anggota legislatif. Para caleg sangat berkepentingan terhadap DPT yang merupakan basis massa di daerah pemilihannya. Dan bagi penyelenggara pemilu—dalam hal ini KPU—DPT menjadi bahan acuan untuk logistik pemilu. Penundaan penetapan dan pengumuman DPT oleh KPU diharapkan lebih meningkatkan kualitas dan validitas, sehingga pelaksanaan pemilu berjalan lebih baik.
