Daftar Pemilih Sementara/tempo.co
Dalam pemilu, daftar pemilih terkadang menjadi sumber permasalahan yang dipolitisasi, terutama oleh peserta pemilu yang kalah, baik itu dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu nasional. Menjelang Pemilu 2014 penyusunan daftar pemilih sudah memasuki tahap penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian setelah itu diumumkan ke publik pada 11-24 Juli 2013 untuk mendapat tangapan dari masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terdaftar.
Kualitas daftar pemilih menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung kualitas penyelenggaraan pemilu, sehingga DPS yang kemudian nantinya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan elemen penting. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemilih terdaftar dalam DPS.
Pantarlih dan Sidalih
Dibandingkan pemilu terdahulu, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih kali ini lebih riil dan relatif sempurna, karena ada verifikasi faktual dari petugas dengan menerjunkan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berjumlah 550.483 se-Indonesia. Petugas Pantarlih mendatangi rumah warga selama satu bulan, dengan memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih (mencocokkan dan meneliti), yaitu data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPT Pemilu terakhir.
Proses penyusunan daftar pemilih yang lebih tertata dan spesifik tentu berimplikasi pada hasil yang dicapai nantinya. Kedua lembaga yang kompeten, yaitu KPU dan Kementerian Dalam Negeri, mengklaim data pemilih kali ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Proses penetapan DPS diawali dengan data penduduk dari Kementrian Dalam Negeri, baru kemudian KPU, melalui panitia pemutakhiran data, melakukan pencocokkan dan penelitian untuk menyesuaikan data.
Kementerian Dalam Negeri menjamin Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan ke KPU sudah bersih dari data ganda, karena memperolehnya dari hasil pemetaan daftar agregat kependudukan per kecamatan yang sudah dikonfirmasikan sebanyak tiga kali ke tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu dalam masa penyusunan dan perbaikan DPS, KPU menyiapkan Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan diharapkan dapat membantu proses penentuan DPS yang datanya tidak sedikit untuk seluruh Indonesia. Sidalih diklaim memiliki fitur yang secara otomatis dapat mengeliminasi kasus kegandaan 100 persen. Kegandaan 100 persen yang dimaksud adalah kesamaan data pemilih, seperti nama, tanggal lahir, dan alamat. Dalam masa perbaikan DPS, Sidalih diharapkan sangat berperan.
DPS Penting untuk Pemenangan Pemilu
Sebelum DPT ditetapkan, seharusnya para peserta pemilu, baik itu partai politik maupun caleg, untuk lebih kooperatif dan aktif mencermati DPS, selain tentunya dari para calon pemilih itu sendiri. Karena bisa jadi ada pendukungnya yang belum terdaftar, terlebih kalau jumlahnya besar tentu akan berdampak pada perolehan suara pada pemilu.
Bagi caleg, daftar pemilih bisa dijadikan acuan untuk melakukan pemetaan lahan garap, terlebih untuk caleg kabupaten/kota yang cakupan daerah pemilihannya lebih kecil. Persaingan yang ketat dalam pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka di mana penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, memberikan penekanan bahwa satu suara sangatlah berharga.
Daftar pemilih bisa dijadikan acuan untuk memperkirakan jumlah BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) untuk menentukan alokasi kursi, mengingat untuk menentukan BPP diperoleh dengan membagi jumlah suara yang sah di setiap daerah pemilihan dibagi jumlah kursi yang ada di daerah pemilihan tersebut.
‘Harga kursi’ bagi partai politik dan caleg sudah bisa diprediksikan dengan daftar pemilih yang ada. Karena merekalah yang akan memberikan hak suaranya.
