Rencana Pemerintah menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (bbm) mendapat sejumlah tanggapan dari banyak kalangan. Pemerintah dinilai lamban menentukan kebijakan subsidi BBM. Setidaknya, terhitung sejak awal tahun, masalah BBM tidak terselesaikan.
Aksi penolakan terhadap rencana pemerintah terus berlangsung di sejumlah daerah. Termasuk Partai Hanura yang menyatakan sikap tidak sepakat rencana Pemerintah menaikkan harga BBM.
Hanura menilai, pemerintah tidak menunjukkan kinerja yang bagus. Tidak ada kebijakan lain yang lebih menguntungkan rakyat. “Pemerintah hanya mau mencari jalan pintas, tapi tidak bekerja ekstra.” Ungkap Saleh Husin seperti dikutip Kompas.
Subsidi BBM yang terlalu besar menjadi alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM. Namun, Hanura menilai, dengan sikap itu, pemerintah hendak membebankan pasokan APBN kepada rakyat. Seharusnya pemerintah mencari alternatif lain untuk menambah sumber APBN.
Saleh Husin menjelaskan, saat ini Pemerintah belum melakukan optimalisasi anggaran. Sejumlah opsi masih bisa dilakukan seperti renegosiasi kontrak karya, efisiensi impor minyak dan mengoptimalkan cost recovery perusahaan tambang sebagai alternative pendapatan untuk menggantikan subsidi BBM.
Partai Hanura secara tegas akan menolak kenaikkan harga BBM termasuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Langkah tersebut dilakukan, karena kenaikkan harga tanpa diikuti perbaikkan pendapatan negara tidak akan berguna.
Partai Hanura juga menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak pro rakyat. “Kenaikkan harga BBM akan meningkatkan kemiskinan, dan Partai Hanura tidak akan sepakat dengan kebijakan yang tidak pro rakyat.” Jelas Saleh Husin kepada Kompas.
Kepentingan 2014
Langkah Pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang dibarengi dengan pemberian kompensasi sarat kepentingan politik. Sikap pemerintah yang tidak konsisten dan cenderung lamban disinyalir sebagai indikasi adanya keuntungan politis yang ingin diraih pemerintah dalam momentum 2014.
Pemerintah tidak ingin terjerumus pada pemilu legislatif 2014. “Langkah–langkah yang ditempuh pemerintah sudah jelas menunjukkan keinginan untuk tidak terjebak pada pemilu legislatif 2014, rakyat dibuat susah dulu dengan menaikkan harga BBM, baru seolah–olah datang menjadi dewa penyelamat memberi bantuan menjelang pemilu.” Ungkap Saleh Husin seperti dilansir berita parpol. (14/5/2013).
