Belakangan ini publik dihentakkan dengan melonjaknya harga bawang. Bawang merah dan bawang putih di pasaran. Tidak seperti biasnya, komoditas ini harganya melambung tinggi. Hingga menjadi buah bibir tak hanya ibu-ibu rumah tangga, tapi juga menyedot para elite negeri ini.
Bawang merah dan bawang putih selama ini menjadi bumbu dapur yang selalu dikonsumsi setiap harinya oleh masyarakat, dan masuk dalam daftar belanja wajib ibu-ibu rumah tangga. Begitu populernya komoditas ini, hingga ada cerita rakyat yang mengisahkan bawang merah dan bawang putih. Bahkan, ada stasiun televisi swasta yang menayangkannya sebagai sinetron beripisode.
Tak hanya sebagai kebutuhan pangan, pada beberapa tradisi di nusantara. Bawang, terutama bawang merah pula dipakai sebagai sarana tolak bala dan terapi kesehatan.
Bawang kita tahu, merupakan tanaman khas di Asia. Tanaman ini sangat penting karena menjadi komoditas utama manusia tak terkecuali di Indonesaia. Hampir semua makanan olahan dapur menggunakan bumbu ini.
Untuk bawang putih, barangkali kita memang harus impor karena tidak bisa tumbuh subur di negeri ini. Namun, tidak untuk bawang merah. Beberapa daerah di Indonesia menjadi pusat penghasil produk pertanian ini. Brebes misalnya, adalah daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia.
Namun melambungnya harga bawang, sontak membuat heboh masyarakat dan merusak perekonomian keluarga. Tidak hanya itu, pemerintah juga dibuat bingung mengatasi problem ini.
Program Gagal
Yang membingungkan kita dengan melonjaknya harga bawang ini, adalah jargon dan program pemerintah soal ketahanan pangan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa program ketahanan pangan ini telah gagal. Ketersediaan bahan pangan lebih pada pemanfaatan impor dan bukan peningkatan hasil pertanian dalam negeri. Yang terjadi malah timbulnya kartel dalam distribusinya.
Untuk menghindari adanya kartel dalam distribusi pertanian (baca: bahan pangan), semestinya pemerintah tidak tergantung pada impor. Kecuali untuk produk pertanian yang memang tidak dapat tumbuh di Indonesia. Sebagai negara agraris, tentu bangsa ini bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus tergantung negara lain.
Posisi Indonesia yang berada pada bentangan katulistiwa dan beriklim tropis merupakan modal alam yang memungkinkan menjadi negara yang berswasembada terutama dalam pertanian. Hal ini perlu digalakkan untuk menghindari terjadinya kekacauan harga pangan di pasaran atau kekurangan komoditas pertanian di pasaran dalam negeri.
Ketahanan pangan—yang sebetulnya belum berhasil itu—harusnya ditingkatkan menjadi kedaulatan pangan. Dan itu bisa berawal dari swasembada pertanian bagi para petani Indonesia.
Sikap Elite Negara
Peran lembaga legislatif (baca: DPR) mengenai soal ini terasa masih minim. Di panggung politik senayan, perihal bahan pangan utamanya komoditas pertanian seperti bawang kurang menjadi isu seksi. Padahal, merupakan kebutuhan masyarakat setiap hari. Komisi di DPR yang membidangi pertanian kurang terdengar gaungnya menyarakan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait soal bawang ini.
Sementara kinerja pemerintah utamanya kementerian pertanian juga belum berhasil dan dapat dianggap gagal. Ini terlihat dari seringnya muncul masalah seputar kekurangtersediaanya bahan pangan serta melambungnya harga bahan pangan seperti yang terjadi saat ini (baca: harga bawang). Sementara sebelumnya soal kedelai, daging sapi, dan entah nanti apa lagi!
