Jelang Pemilu 2014, banyak partai politik termasuk Hanura menjadikan para artis (baca selebritis) untuk ikut serta sebagai kontestan calon legislatif. Para penghias layar kaca tersebut dianggap akan dapat mengantongi suara dengan mudah. Benarkah demikian?
Banyak yang menilai pencalonan para artis sebagai tindakan pragmatis partai politik. Para artis dianggap tidak memiliki kompetensi untuk duduk sebagai legislator. Anggapan ini tidaklah adil, karena artis adalah profesi sebagaimana calon legislatif lain yang memiliki profesi beragam. Bukankah tidak ada syarat untuk menjadi legislator harus ahli atau profesional sebagai pembuat undang-undang?
Meski begitu, siapa pun yang direkrut karena potensi, baik popularitas maupun finansial yang dimiliki oleh calon legislatif itu, harus betul-betul mampu untuk merepresentasikan kepentingan rakyat dan loyal terhadap partai yang mengusungnya.
Selain itu, calon legislator dari kalangan artis masih perlu bekerja keras untuk mendulang suara dengan tidak hanya mengandalkan popularitas semata, namun juga pengetahuan tentang kondisi masyarakat yang dengannya diejawantahkan dalam visi dan misi untuk kepentingan rakyat.
Salahkah Artis menjadi Calon Legislator?
Tidak ada yang salah dalam pengumpulan dukungan sebanyak-banyaknya, dengan merekrut artis sebagai calon legislator karena popularitasnya. Artis merupakan profesi, sama seperti yang lain. Jika memang ada anggapan bahwa seorang artis tidak layak menjadi legislator dengan alasan kapabilitas yang dimilikinya maka kenapa hal itu tidak disematkan terhadap profesi-profesi lainnya, yang tidak berhubungan dengan politik atau pembuatan legislasi.
Dengan sistem politik yang kita miliki, seorang calon legislator dipilih bukan karena ia seorang profesional yang piawai membuat undang-undang. Bukan juga karena ia kaum cerdik cendekia. Legislator terbuka untuk siapa saja, dan dari kelas apa saja.
Seorang legislator adalah pilihan rakyat yang memilihnya, entah dari latar belakang apa pun dia. Ada suatu nilai yang harus dipegang oleh seorang legislator, bahwa ia harus mampu merepresentasikan rakyat dan tidak akan khianat; hidup mati bersama rakyat.
Para calon legislatif perlu dipersiapkan untuk mengenal lebih dalam para pemilihnya, peka dan memiliki empati terhadap kondisi dan persoalan sosial masyarakat. Mereka benar-benar dikenal tidak hanya karena kerap muncul di hadapan publik namun juga karena mampu memperjuangkan aspirasi para pemilihnya.
Oleh sebab itu, ketika ia nanti ia menjadi seorang legislator, hal pertama yang harus diperbuat adalah menjalankan visi dan misinya pada saat mencalonkan dan tunduk terhadap pengawasan publik agar tidak mengecewakan pemilihnya.
Selain itu, salah satu yang menjadi kontroversi diusungnya artis sebagai calon legislatif adalah karena sifat kekaderannya yang cenderung instan. Mereka direkrut begitu saja untuk kepentingan pemilu, tanpa harus bekerja dari bawah bersama partainya. Sikap pragmatis partai politik ini tidak ada masalah jika dianggap efektif untuk mendulang suara.
Namun begitu, kondisi internal partai harus tetap solid. Siapa pun yang diangkat tentunya harus berdasarkan kesepakatan internal untuk didukung sepenuhnya oleh anggota yang lain. Di lain pihak, mereka yang direkrut secara instan harus benar-benar loyal terhadap partai yang mengusungnya.
Popularitas Versus Elektabilitas
Meski artis mengandalkan popularitasnya, namun hal ini tidak selalu berpengaruh terhadap elektabilitas. Banyak orang hanya berbekal popularitas, dalam arti dikenal banyak orang, namun tidak selalu mendapatkan suara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi legislator.
Meskipun para artis sudah memiliki modal sosial—dengan ketenarannya—namun tidak berarti ia menjadi pilihan rakyat. Masih perlu kerja keras yang harus didukung dengan kemampuan artis baik dengan pengetahuan yang dimiliki maupun pencitraan dirinya bahwa ia pantas untuk mampu merepresentasikan kepentingan rakyat.
Para artis juga harus atau perlu belajar mengenal kondisi sosial dan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Mereka harus mampu memberikan alternatif penyelesaian terhadap masalah itu dan mampu mengejawantahkan ide-idenya dalam visi dan misi untuk disampaikan kepada publik.
Selain itu juga, para calon legislatif perlu mendapatkan dukungan dari seluruh unsur partai sebagai motor penggerak kampanye. Imbal baliknya loyalitas kepada partai dan rakyat yang memilihnya harus betul-betul dibuktikan dengan tunduk terhadap pengawasan publik dan pada aturan atau sistem dalam partai.
