GN.com-Solo. Aidul Fitriciada menggelar bedah buku bersama Erik Satrya Wardana dan Haedar Nasir, Sabtu (21/12/2011) di ruang seminar Pasca Sarjana UMS. Buku yang berjudul Revolutiegrondwet ini salah satunya yang beranjak dari pemahaman atas makna asli yang disampaikan oleh para pendiri negara Republik Indonesia.
Berawal dari sikap skeptis Aidul sebagai penulis akan penggunaan istilah Revolutiegrondwet — secara letterlijk berarti “UUD revolusi” – yang dirujuk oleh para ahli dan akademisi dalam memberikan legitimasi dalam mengamandemen UUD 1945, penulis menelusuri akar gagasan Revolutiegrondwet itu dan kemudian memantulkannya dalam perkembangan sejarah negara Indonesia.
Istilah Revolutiegrondwet itu sendiri adalah istilah yang dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada saat amandemen UUD 1945 tahun 1999 hingga 2002, istilah tersebut diungkap kembali oleh para ahli dan akademisi untuk menunjukkan sifat kesementaraan UUD 1945 karena dibuat secara tergesa-gesa pada era revolusi.
Di antara temuan menarik yang dikemukakan dalam buku ini adalah pemaknaan atas UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet bukan dalam pengertian sebagai UUD sementara karena dibuat dalam suasana revolusi.
Menurut penulis UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet menunjuk pada gagasan dan nilai-nilai revolusi Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945. Gagasan revolusi nasional Indonesia itu terdiri atas revolusi politik dan revolusi sosial-ekonomi dan bertujuan untuk melakukan dekolonisasi baik politik maupun sosial-ekonomi.
Revolusi politik telah terwujud dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi revolusi sosial-ekonomi merupakan proses yang memerlukan waktu yang panjang karena harus mengubah struktur sosial-ekonomi kolonial menjadi struktur nasional. (*)
