Konflik Horizontal
Konflik dan kekerasan dalam satu dasawarsa tahun terakhir ini di Indonesia telah meluluh lantahkan banyak hal, ikatan kekerabatan, persaudaraan dan solidaritas sosial. Belum lagi ribuan nyawa yang melayang sia-sia, harta benda yang terjarah dan hangus terbakar, kukut sirnah meninggalkan pemiliknya. Tidak sedikit diantara mereka yang menjadi korban utamanya, dengan perasaan luka hati yang perih meratapi nasibnya.
Duka lara, dan mungkin perasaan dendam berkecamuk dan sepertinya tak tau lagi kemana harus mencari obat penyembuhnya. Negara yang seharusnya menjadi pelindung dan pengobat dari rasa luka dan duka itu justru tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan tidak sedikit yang mensinyalir negara ikut bermain api dalam operasi konflik dan kekerasan atas masyarakat.
Lihat saja peristiwa di Ambon, hanya karena terjadi percekcokan kecil antara penumpang dengan kondektur bus, api konflik berkobar dan meluas menjadi konflik horizontal dan memakan waktu hampir empat tahun lebih untuk memadamkannya. Itu pun belum tuntas betul, sebab terkadang percikan api kecil dapat muncul dan sewaktu-waktu dapat saja kobarannya membesar.
Begitu pula dengan peristiwa yang terjadi di Sambas Pontianak, percekcokan antar anak muda keturunan etnis Madura dengan Dayak di acara pagelaran musik dangdut mencuat membentuk lingkaran api kekerasan horizontal. Baru-baru ini terjadi di Mesuji Sumatera Selatan, konflik perebutan lahan antara korporasi dan masyarakat yang bahkan ada dugaan aparatur negara ikut dalam pusaran konflik.
Otoritarianisme
Praktek otoritarian yang dilakukan negara, seperti tindakan represif, mengadili orang tanpa bukti, memeras hak-hak ekonomi dan politik rakyat dan sejenisnya menciptakan transfer bentuk otoritarian itu ke dalam sikap dan tindakan masyarakat. Praktek kekerasan dan intoleran negara ‘diteladani’ dengan sarkasme pula oleh masyarakat. Untuk memperjelas contoh, lihat saja tayangan televisi dan ragam berita di koran, warga masyarakat dengan mudah bertikai dan mengambil jalan kekerasan hanya karena persoalan yang sesungguhnya sepele.
Visi dan ideologi pembangunan yang lebih mendepankan pertumbuhan ekonomi, perkembangan fisik, dan material dibandingkan dengan nilai spritualitas dan kearifan lokal (local wisdom) dipropagandakan oleh mesin-mesin negara, dalam banyak hal mempengaruhi cara berfikir dan bertindak sebagaian besar anggota masyarakat.
Kini keberhasilan dan kesuksesan seorang tokoh masyarakat (elite) tidak lagi diukur sejaumana peran socialnya dan pengabdiannya di tengah masyarakat, tapi kekayaan yang dimilikinyalah yang menjadi ukuran. Kondisi masyarakat tidak ketinggalan pula telah terjangkiti secara akut oleh modernisme budaya konsumtif, egois dan praktek menghalalkan segala cara. Nilai-nilai kemodernan itu menggeser kearifan budaya lokal komunitas. Benturan nilai itu tidak jarang membuat masyarakat pun mulai mengalami krisis identitas.
Nilai Likal
Tradisi humans yang menjadi pondasi budaya dan karakter sesungguhnya masyarakat kita dalam membangun integrasi sosial melalui penghayatan dan pemahaman yang tinggi akan nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan perlu diperkuat dan dipelihara. Nilai-nilai itu sangat inklusif karena mengajarkan dan memberi tauladan yang beradab bagaimana cara mengatasi konflik, emosi, dan nafsu kepentingan dengan jalan mengubur kekerasan dan api dendam.
Kalau nilai itu terus dipupuk, dirawat dan selalu menjadi ikhtiar dan tindakan seluruh manusia Indonesia, mungkin tak akan ada lagi anak yang harus kehilangan bapak atau ibunya hanya karena beda agama, beda aliran politik, beda etnisitas dan aroma rasis lainnya.
Mudah-mudahan tak akan ada lagi rumah dan harta beda yang dijarah, dan dibakar hanya karena perbedaan identitas. Kita percaya bahwa setiap konflik itu ada resolusinya. Dan para leluhur kita telah memberikan peninggalan atau warisan nilai untuk itu. Kini tinggal tekad kita, mau menggunakannya atau membuangnya. (*)
