Pancasila sebagai Asas
Menjawab kegelisahan dan kekhawatiran itu, kiranya patut menengok kembali dan memikir ulang bagaimana desain implementasi yang efektif guna meneguhkan Pancasila sebagai asas dan dasar negara, terlebih relasi integratifnya (keterpaduan) dengan Islam yang menurut penulis perlu mendapat sorotan.
Keampuhan Pancasila menjawab problem bangsa tidak diragukan lagi. Keberlanjutan dan kedirian Indonesia sehingga bisa lepas dari jerat konflik ideologis atau tarik-menarik peletakan ide dasar negara tak lepas dari kontribusi Pancasila. Pancasila terbukti mampu menjadi payung bersama mengakurkan, menjumpakan, dan mengayomi identitas bangsa yang beragam mulai dari budaya, agama, bahasa, etnis.
Meminjam bahasa Nurcholis Madjid (Alm), Pancasila merupakan praktik cerdas yang juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam khasanah politik Islam. Pancasila memiliki semangat yang sama dengan Piagam Madinah dimana keduanya lahir atas tuntutan menjawab realitas yang memiliki ragam kepentingan dan kebutuhan.
Keberkaitan antara Islam dan Pancasila tidak hanya terletak pada upaya menjadikan sejarah dakwah Islam sebagai cermin bagi Pancasila. Seperti terlihat dalam sejarah, persinggungan Islam dan Pancasila mengalami pasang surut, yakni pilihan antara keduanya untuk bertengger menjadi dasar negara, walau pada akhirnya kelompok-kelompok “anti Pancasila” harus menerima rasionalisasi atau alasan mengapa Pancasila lebih berpengharapan menjadi dasar negara, atau tepatnya ideologi.
Pluralitas sebuah Sunnatullah
Sebagaimana penilaian Syafi’i Ma’arif (2000), sebuah rahmat yang harus disyukuri Indonesia memilih Pancasila dengan pertimbangan keniscayaan akan realitas plural. Dengan kata lain, jika saja Islam, atau agama tertentu dipilih, kekacauan dan kemurkaan berpotensi menimpa bangsa ini. Keberagaman dalam tubuh bangsa ini merupakan sunnatullah yang mesti dijawab dengan ideologi yang berfalsafah tidak menentang sunnatullah itu. Menentang sunnatullah, berarti memberi pintu lebar-lebar munculnya ketidakseimbangan dan kekacauan.
Syafi’i Ma’arif juga berargumen bahwa secara prinsip agama tidak bisa disejajarkan dengan politik. Menjadikan Islam sebagai dasar negara sama dengan mencampuradukkan antara wilayah yang sakral dengan yang profan. Artinya, Islam sejatinya suci, dan mulia. Sementara negara bersifat duniawi dan temporal, dua wilayah yang jika dipaksakan dapat menggerus idealisme agama.
Kendati demikian, bukan berarti tidak ada celah untuk menyatukan politik dan Islam. Islam akan lebih proporsional jika ditempatkan sebagai pengawal kehidupan atau praktek-praktek politik agar wajah politik tidak kering dari nilai-nilai agama. Semangat universal Islam seyogyanya dihadirkan ditengah dinamika politik tanpa mengambil bentuk atau kerangka formal.
Dari pandangan di atas, yakni Pancasila sebagai rahmat, tentunya tidak hendak memposisikan Islam bukan sebagai pandangan hidup. Bagaimanapun, antara prinsip Pancasila dan Prinsip Islam harus lebih dikedepankan Islam. Pancasila merupakan falsafah hasil olah pikir dan pengalaman yang bersifat empiris. Sementara Islam merupakan agama wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk dijadikan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mendesak kiranya dan dipaksa-pikirkan untuk terus-menerus melakukan upaya memediasi agar terjadi dialog antara Islam dan Pancasila baik di tataran ide maupun praktik.
Konsepsi Bersama
Pancasila mau tidak mau ditempatkan sebagai falsafah yang terus mencari dan memperbaiki untuk kesempurnaan, dalam proses pembumiannya akan lebih tepat tampaknya jika belajar dari cara atau strategi yang dipernah di lakukan oleh Muhammad SAW dalam mewujudkan masyarakat utama (Masyarakat Madinah). Secara harfiyah, konsepsi masyarakat utama identik dan berkaitan dengan terbentuknya insan-insan kamil yang memiliki keutamaan sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang berguna bagi sesama dan sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi akhlaqul karimah yang diteladankan Muhammad SAW.
Proses-proses internalisasi (bukan doktrinasi) pemahaman dan objektivikasi (secara sadar dan objektif) Pancasila yang jauh-jauh hari telah dilakukan dalam berbagai bentuk dan media, penting mengikutsertakan atau mengkaitkannya dengan Islam. Hal ini dilakukan agar terbentuk semacam kesepemahaman dan konsepsi bersama dalam melihat Islam dan Pancasila. Antar keduanya tidaklah harus dipandang secara diametral, tapi saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses-proses pembumian Pancasila pun seyogyanya mencapai ke fase eksternalisasi, memberi kebermanfaatnan atau dampak positif agar kecintaan terhadap bangsa dan negara tertanam kuat dalam diri dan benak warga bangsa.
Pada ranah implementasi, Pancasila sebenarnya sudah memiliki media yang prospek, salah satunya adalah lembaga pendidikan. Hanya saja, yang terjadi selama ini proses-proses itu terjebak pada kerangkeng formalitas yang memberi kesan kaku dan tidak elegan. Selain pendidikan yang lebih bersifat formal, mengapa tidak mengadopsi cara-cara dakwah Islam yang terbukti sukses mengajarkan, memahamkan, dan memberi dampak positif bagi perubahan hidup dan kemajuan pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia? Di sinilah pentingnya dakwah kultural Pancasila. (*)
