Politik Paternalistik
Telah menjadi pemahaman bersama atau bukan rahasia umum bahwa budaya politik masyarakat kita adalah paternalistik. Tiap sepak terjang pejabat atau elit Negara akan menjadi panutan bagi masyarakat
Penyakit Laten Korupsi
Acapkali masyarakat kita disuguhi dengan berita geriliyawan pejabat Negara dalam melakukan tindakan kejahatan korupsi. Meminjam bahasa Lord Acton “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”
Tingkah Anggota Dewan
Beberapa hari yang lalu publik dipertontonkan oleh ulah para anggota DPR periode 2009-2014 yang memiliki mobil mewah yang diparkir sebuah tempat parkir komplek gedung MPR/DPR.
SEA Games dan Korupsi
Spektakuler! Sejuta kata ini bisa menggambarkan kemeriahan pesta pembukaan SEA Games XXVI di Jakabaring Sport City, Palembang. Gebyar-gebyar kembang api dan permainan sorot lampu laser semakin menciptakan keindahan malam itu, Jumat (11/11/2011).
Potret Korupsi di Indonesia
Headline koran kompas edisi Senin (24/12/2011) memberitakan bahwa mulai dari ‘Aceh sampai Papua tersandera korupsi’. Dari headline koran tersebut kita tentunya sebagai masyarakat menilai bahwa korupsi sudah tersebar kemana-mana.
KPK Dalam Konspirasi Mafioso
Sebuah ungkapan yang telah bersahabat dengan telinga kita, bahwa Negara berada dibawah kendali para Mafioso, sehingga terasa menyakitkan bagi rasa keadilan dan rasionalisme hukum. Namun itulah kenyataannya, bahwa pendapat ini telah berdiri kokoh di atas pondasi realitas politik dan lemahnya penegakan hukum bangsa ini.
Pemiskinan Koruptor dan Sebuah Dosa
Penyakit menilap uang negara belum bisa diberantas dari negeri ini. Praktik korupsi masih merajalela di semua lapisan masyarakat. Belum lagi gratifikasi atau penyuapan, masih merajai kasus-kasus besar. Kondisi ini makin membuat Indonesia terpuruk.
Conflict of Interest Penegakan Hukum di Indonesia
Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengedepankan hukum sebagai panglima dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat secara holistik.
Perjuangan dan Pelemahan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri delapan tahun silam. Ia disahkan melalui UU Nomor 30 tahun 2003. Beberapa lembaga legislatif maupun eksekutif tampak kegirangan. Sebab, lembaga superbody ini berwewenang menyelidiki dan menuntut pejabat yang diduga terlibat korupsi.
Komentar Terbaru