Tahun ini, Kementerian Pendidikan menjadwalkan pelaksanaan Ujian Nasional pada bulan April dan Mei. Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, Madrah Aliah, dan Paket C akan berlangsung pada 15-18 April, untuk jenjang SMK 15-17 April. Sedangkan, jenjang Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Paket B 22-25 April 2013. Dan Sekolah Dasar dan Paket A pada 6-8 Mei 2013.
Pelaksanaan Ujian Nasional yang baru saja dimulai ternyata kacau. Bukan para siswa yang tidak siap menghadapi Ujian Nasional, tapi pemerintah sebagai penyelenggara dinilai kurang siap, atau bisa disebut gagal!
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian serius terhadap kesiapan siswa untuk menghadapi Ujian Nasional ini. Seperti diungkapkan dalam akun twitternya mengenai tiga kunci sukses Ujian Nasional: “Belajar, yakin diri, dan do’a kepada Tuhan. Insya Allah kalian sukses. Di akun yang sama, SBY juga menyatakan, “kalau yang lain bisa, Insya Allah kalian juga bisa”.
Namun, faktanya, yang tidak bisa bukan siswa, tapi pemerintah sendiri. Dibuktikan dengan pelaksanaan di hari pertama Ujian Nasional untuk tingkat SMA yang amburadul, terutama penggandaan dan distribusi bahan Ujian Nasional di 11 provinsi. Sebut saja, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga, 3.601 sekolah SMA atau MA, 1.508 SMK, dan 1,1 juta anak di daerah tersebut mengalami imbas ini.
Belum lagi kekeliruan pembagian soal per sekolah. Misalnya, untuk soal Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di SMA 17 Surabaya sebanyak 83 bundel lembar soal salah distribusi. Ketiadaan naskah soal kelompok IPS di lima SMA di SLTA di Simalungun, kekeliruan pembagian bundel soal dan lembar jawaban untuk Bahasa Inggris diberikan untuk Bahasa Indonesia di Kota Bandung dan Kabupaten Garut.
Sementara, naskah soal untuk SMK tertukar dengan SMA terjadi di SMK Cendekia. Naskah soal untuk Bahasa Indonesia jurusan IPS tertukar di SMA 1 Singaparna Tasikmalaya.
Kementerian Pendidikan bertanggungjawab
Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap Ujian Nasional terkesan menyalahkan PT Ghalia Indonesia Printing yang mengerjakan proyek pengadaan naskah Ujian Nasional ini. PT Ghalia Indonesia Printing yang dianggap tidak memenuhi tenggat sehingga pelaksanaan Ujian Nasional di wilayah Indonesia Tengah harus diundur.
Pihak Kementerian mengklaim, mereka telah melakuakn tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pengiriman soal telah dilakukan serentak kepada semua pemenang tender (baca: PT Ghalia Indonesia Printing, PT Aneka Ilmu, PT Jasuindo Tiga Perkasa, dan PT Balebat Dedikasi Prima). Namun, hanya Ghalia yang terlambat menyelesaikannya.
Sebaliknya, PT Ghalia selaku pihak pencetak naskah ujian menyalahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena baru mendapatkan master soal 25 hari sebelum pengiriman. Karena seharusnya pengiriman dilakukan paling lambat 60 hari menjelang soal didistribusikan.
Namun, di satu sisi juga mengakui bila pihaknya kesulitan menyelesaikan pekerjaan ini, ini tegas menunjukkan bahwa sebenarya mereka tidak kempeten.
Terkait dengan kacaunya Ujian Nasional diawal pelaksaannya ini, bagaimanapun pemerintah, (baca Kementerian Pendidikan) merupakan pihak yang dianggap bersalah dan paling bertanggungjawab.
Sebaikanya, Kementerian Pendidikan tidak boleh berdalih, kesalahan manajemen percetakan bukannya manajemen kementerian, atau beralasan problem terlambat turunnya anggaran menyebabkan penetapan pemenang tender terlambat.
Publik tidak mau tahu yang terkait teknis penyelenggaraan Ujian Nasional kali ini. Jelasnya, Ujian Nasional bisa terselenggara dengan baik. Ternyata untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang sudah tiap tahun dilaksanakan, pemerintah tidak becus. Bisa kita katakan, ini kali adalah pelaksanaan Ujian Nasional terburuk dalam sejarah pendidikan di Indonesia.
