Kesejahteraan Petani dan Partai Politik
Apa jadinya negeri ini tanpa petani? Selain mengolah sumber daya alam yang melimpah, kaum tani adalah pemilik de facto sebagian besar luas daratan Indonesia. Negeri ini tak layak disebut sejahtera, tanpa membersamai kaum tani untuk sejahtera, terlebih dahulu.
Belum lama ini, Kementerian Pertanian melaporkan, jumlah petani pada 2011 turun 2,16 juta orang atau 5,2% menjadi 39,33 juta orang. Pada 2010, jumlah petani mencapai 41,49 juta orang. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada 2011 sebanyak 33,51% atau 39,33 juta orang dari total angkatan kerja nasional. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 5,2% dibandingkan tahun 2010, yakni 41,49 juta orang.
Meski sebagian kaum tani kemudian memutuskan untuk berganti profesi, tapi jumlah mereka yang sangat banyak semestinya menjadi perhatian penting para pengambil kebijakan formal. Para pejabat pemerintahan, wakil rakyat, bahkan akademisi, memberikan peranan atas pembersamaan kaum tani.
Sekian waktu, kaum tani hanya dijadikan komoditas kepentingan kelompok tertentu. Banyak dari mereka mengatasnamakan perjuangan atas nama petani, tapi pada kenyataannya, petani tak juga sejahtera. Justru mereka yang seperti berlelah-lelah memperjuangkan kaum tani-lah yang dapat berfoya-foya di atas harga komoditas pertanian yang tak membaik atau buruh tani yang serbakurang.
Isu Strategis Kaum Tani
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruang. Terutama petani, sumbangsih alam sangat signifikan bagi kelangsungan pasokan kebutuhan rakyat sehari-hari. Selain dipergunakan sendiri, industrialisasi juga tak kalah banyak di bidang ini. Sebagian dipimpin anak bangsa sendiri, sebagian yang lain dikendalikan kekuatan asing.
Tidak seperti negara lain yang sangat tergantung pada pertanian, sementara hasil bumi mereka tidak selalu menghasilkan komoditas yang dibutuhkan, layak adanya bila mereka berharap banyak pada Indonesia. Ada yang bilang, “Mereka membutuhkan kita. Bukan kita yang membutuhkan mereka.” Dunia dengan bermacam musim, membutuhkan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan. Dan Indonesia memiliki stok yang lebih dari memadai.
Selama ini, kaum tani didesain banyak kekuatan politik dan modal untuk tidak menjadi radikal. Sebab, bila mereka radikal, boikot hasil pertanian akan mengakibatkan instabilitas nasional. Tak hanya sesama anak bangsa yang bertikai, dunia internasional pun akan terlibat, lantaran kebutuhan mereka tidak terpenuhi, lantaran kaum tani Indonesia berhenti berproduksi.
Selain itu, pendidikan di level akar-rumput kaum tani juga belum maksimal. Banyak dari mereka yang tidak mementingkan pendidikan. Kalau pun generasi muda mereka bersekolah, lebih tinggi dari generasi sebelumnya, rata-rata dari mereka justru memasuki wilayah industri dan meninggalkan aktivitas pertanian nenek moyang. Sungguh memprihatinkan.
Bagi yang masih bertahan untuk bertani, mobilisasi produksi untuk kesejahteraan petani juga bukan perkara mudah. Ketergantungan pada pupuk pabrikan, bibit pabrikan, tengkulak yang membeli komoditas pertanian, jauh di bawah biaya operasional, kredit petani yang masih morat-marit, dan aspirasi mereka yang tak selalu didengar oleh elite. Tak pelak, petani masih saja dianggap profesi gurem, lantaran banyak hal yang susah mereka gapai.
Kesejahteraan Petani
Sebenarnya ada jalan keluar dari semua silang-sengkarut persoalan petani. Ya, di jalur politik formal, petani dapat berharap pada wakil rakyat yang mereka percayai. Mengapa demikian? Sebab, di tengah belantara politik, yang biasanya hanya mengobral janji saat Pemilu, petani setidaknya masih dapat berharap pada hubungan interpersonal dengan wakil rakyat secara solid.
Praksisnya, semua aktivitas petani sangat mungkin dihubungkan dengan kepentingan dan jaringan kerja wakil rakyat di parlemen. Petani dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perpolitikan, untuk menjaring wakil rakyat yang dapat diberi amanah, sungguh-sungguh. Finalnya, petani benar-benar memiliki wakil di parlemen, meski secara ideologi, tak lagi perlu diperdebatkan.
Begitulah. Indonesia dan petani jelas tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan Indonesia dan kesejahteraan petani juga tak bisa didikotomikan. Penghubung keduanya adalah peran serta wakil rakyat di jalur politik formal, untuk mengartikulasi kepentingan petani.
Selanjutnya, pelembagaan aspirasi petani juga dapat dimobilisasi maksimal melalui agenda politik formal yang dibawa partai politik. Pilihlah partai politik yang mengerti dan dapat menyejahterakan petani. Bila petani tak sejahtera, wajar bila negeri ini berantakan. Sebab, elite bisa jadi makan dari komoditas tani yang murah; di atas gerutu para petani.
