Menampaki awal-awal dari pergantian tahun perekonomian Indonesia mendapat posisi menarik dari lembaga pemeringkat nasional, Fitch Ratings. Peringkat hutang Indonesia digantikan dengan investment grade atau dengan kata lain Indonesia menjadi negara dengan kategori layak investasi.
Kedudukan investment grade yang sempat hilang sejak tahun 1997 setelah dihantam krisis moneter pada masa pemerintahan orde baru. Kini kita nampaki kembali pada tahun 2012.
Bahwa terdapat spesifikasi penilaian terhadap hutang pemerintah atau perusahaan dengan karakteristik memiliki risiko yang relatif rendah, dari peluang default (gagal bayar) sampai halnya memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu investment grade diberikan kepada Negara kita karena dinilai Indonesia memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. Hal ini di tandai dengan defisit anggaran rendah, risiko utang rendah dan inflasi terkendali.
Pertumbuhan Ekonomi
Secara cermat tidak bisa kita pungkiri bahwa peringkat investasi naik dari BB+ menjadi BBB-, pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen, posisi menjaga rasio utang terhadap PDB dibawah 25 persen dan penekanan defisit anggaran di bawah 2,5 persen.
Bahkan menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, “pertumbuhan ekonomi domestik sekitar 6,3-6,7 persen pada tahun 2012 dan akan teraklerasi ke kisaran 6,4-6,8 persen pada 2013”. Bahkan BI akan memasang target inflasi tahun 2012 dan 2013 sekitar 4,5 persen minus 1 persen.
Ironisnya, pemerintah juga merencanakan untuk peningkatan hutang pada tahun 2012, sebesar Rp. 250 triliyun. Total hutang Indonesia 2010 tercatat Rp. 1.676,85 triliyun, 2011 tercatat Rp. 1.816,85 triliyun.
Adapun Foreign direct investment (PMA) yang masuk Indonesia tahun 2011 sebesar 18,7 miliar dolar AS dan dana asing yang masuk ke portofolio pasar keuangan 5,8 miliar dollar AS.
Di perkirakan tahun 2012, PMA akan naik menjadi 19,1 miliar dollar AS, dan portofolio menjadi 3,7 milliar dollar AS. Belum lagi ekspor ekonomi Indonesia ternyata tidak kebal akan pengaruh ekonomi global.
Hal tersebut perlu kita kaji ulang, bahwasannya apa guna investment grade jika ditumbuhi hutang dan penanaman modal asing. Artinya hutang luar negeri dan penanaman modal asing perlu dihentikan, sebab lebih banyak ditujukan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan membangun berbagai proyek yang bersifat memfasilitasi penanaman modal asing di sini.
Selain tidak bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran rakyat, pembuatan utang luar negeri baru hanya akan menyebabkan semakin dalamnya perekonomian Indonesia terpuruk ke dalam perangkap utang.
Ekonomi Kerakyatan
Perlu dikemukakan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan, tidak didasarkan pada paradigma lokomotif. Tetapi berdasarkan paradigma fondasi.
Artinya, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan tidak lagi bertumpu pada dominasi persepsi pemerintah pusat, pasar ekspor, modal asing, dan dominasi perusahaan-perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, sumberdaya domestik, partisipasi para pekerja, usaha pertanian rakyat, serta pada pengembangan bentuk bangunan ekonomi berbasiskan koperasi, yaitu yang berfungsi sebagai fondasi penguatan dan peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat.
Di tengah-tengah situasi perekonomian dunia yang dikuasai oleh kekuatan kapitalisme seperti saat ini, kekuatan pemerintah daerah, sumberdaya dan pasar domestik, partisipasi para pekerja, usaha-usaha pertanian rakyat, serta jaringan koperasi sejati, sangat diperlukan sebagai fondasi tahan terpuruknya ekonomi global.
Di atas fondasi ekonomi tahan gempa itulah selanjutya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan akan diselenggarakan. Dengan melaksanakan agenda ekonomi kerakyatan tersebut, mudah-mudahan bangsa Indonesia tidak hanya mampu keluar dari krisis, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat yang adil-makmur sebagaimana pernah dicita-citakan oleh para bapak pendiri bangsa.
Selanjutnya, amanat Ketetapan Majelas Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) No. IV/1999) untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan, harus benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan secepatya. (*)
Komentar Terbaru