Kesehatan tergolong barang mewah di negeri ini. Obat, dokter dan rumah sakit seperti gurita yang mencekam daya hidup orang miskin. Walau dicela berulang-ulang tapi rumah sakit masih jalankan praktek bisnis yang mengerikan. Uang dan bayaran seperti alat pengukur kesehatan seseorang. 
Sepenggal tulisan Dedi Supratman dalam bukunya Bisnis Orang Sakit. Menyakitkan memang, karena kesehatan sebagai unsur vital dalam proses kehidupan dan prasarat pembangunan nasional justru menjadi komoditas ekonomi yang gurih. Satu dilema habitus kesehatan yang seharusnya menempatkan nilai kemanusian.
Era Hipocrates
Dalam tradisi Yunani kuno, Hipocrates sebagai bapak kedokteran dunia meletakan nilai kesehatan menjadi dua hal, yakni menolong dan tidak menyakiti. Kemurnian ilmu kesehatan masih dijaga sebagai tradisi yang mendasarkan pada nilai-nilai kemanusian dan spiritualisme sebagai landasan kerja profesi.
Ilmu ini digunakan untuk menolong nyawa manusia sehingga lahirlah sumpahnya yang sangat terkenal dan masih terus bergaung hingga kini pada saat dokter-dokter muda dilantik.
Hipokrates sangat keras menyatakan pandanganya untuk tidak mengambil keuntungan dari profesi ini, namun seiring perkembangan jaman dan pandangan ideologi kapitalistik, nilai kemanusian kesehatan tereliminasi.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan revolusi industri tidak dapat dipungkiri menjadi satu titik puncak kemajuan peradaban. Satu masa yang menghantarkan pada era gelombang dari zaman tradisional menuju zaman modern.
Abad transisi yang menghasilkan slogan pencerahan membebaskan dari rantai pengikat pandangan dunia religius zaman kuno, dan pada saat yang sama juga memaksa dengan cara membahayakan untuk membuka jalan menuju materialisme yang vulgar.
Era Industrialisasi
Dalam setiap perubahan gelombang seringkali terjadi, apa yang oleh Tofler sebut dengan culture shock. Begitupun dalam bidang kesehatan. Pada masa Hipocrates, ilmu pengobatan masih terbilang mulia. (Indriyanti: 2008: 290).
Meskipun pada era sekarang para ahli kesehatan menyatakan Hippocratic theory tidak mampu menjawab tantangan pelbagai penyakit infeksi lainya yang mempunyai rantai penularan lebih komplek. Karena teori ini hanya mampu menjawab dan dipakai hingga tahun 1800-an (Bustan:2006:21).
Meskipun demikian, masyarakat pada saat itu sangat mandiri, dimana setiap keluarga biasanya mempunyai pengetahuan sederhana mengenai jamu-jamuan yang dapat digunakan sebagai penyembuhan jika penyakitnya ringan.
Begitu pula dengan seorang wanita melahirkan jarang sekali yang mendapat pertolongan bidan/dokter kecuali kandunganya bermasalah. Penekanan kata “menolong” dan tanpa tendensi ekonomi membuat profesi ini begitu dihormati dan diajarkan secara suka rela kepada semua masyarakatnya.
Gelombang industrialisasi datang, dengan berbagai varianya, yang merusak landasan filosofis profesi ini. Kesehatan yang dulu menekankan filosofi sosial kini menjelma manjadi filosofi ekonomis.
Suatu domain yang jelas keliru rumah sakit atau sarana kesehatan lain menjadikan lembaga ini sebagai mesin penghasil uang, tanpa melihat nilai kemanusian sebagai habitus yang utama.
Meskipun tidak menafikan bahwa dalam operasinal rumah sakit dan lembaga kesehatan memerlukan biaya. Tentu hal ini perlu diperhitungkan secara proporsional dengan landasan filosofis nilai ilmu ini, agar tidak terjadi kesenjangan yang timpang landasan sosial dan ekonominya.
Hal ini belum lagi dengan persoalan penyanderaan pasien yang tidak mampu membayar (Baca: Pasien yang disia-siakan). Sedikit flashback kisah seribu koin untuk Prita, dukun cilik Ponari. Gizi buruk di Sragen, Ponorogo dan tempat lainya.
Tangkai penyebaran unik rabies muncul di kawasan Bali misalnya, yang secara historis adalah kawasan tidak pernah ada. Pandemik fenomenal penyebaran TBC, Malaria, Demam Berdarah, yang tak pernah usai.
Lalu pertumbuhan penyakit AIDS yang juga melesat dan selalu ditanggapi sebagai fenomena gunung es. Tentunya kasus H1N1 yang beberapa hari ramai dimuat media cetak.
Belum lagi hubungan bebas antara appoteker dan dokter disinyalir juga membuat kedua profesi ini secara leluasa melakukan transaksi bisnis obat di rumah sakit ataupun klinik praktek. Area rumah sakit pun menjadi pemandangan dari berbagai lebel merek korporasi obat.
Mengesankan (meskipun tidak menganalisir) pendidikan kesehatan (Dokter, Perawat, Gizi, Fisioterapi dan Bidan) merupakan jurusan favorit. Meskipun dengan biaya yang fantastis dengan dalil menjadi lahan yang pasti dalam marketing industri orang sakit. (Baca: Fakultas Kedokteran)
Landasan Normatif Undang-Undang Kesehatan
Berpijak pada Undang-undang Republik Indonesia Nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setingi-tinginya.
Menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat bangsa yang sehat. Menempatkan kesehatan sebagai prioritas dalam pengambilan kebijakan pembangunan nasional. Memberikan akses pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan murah kepada rakyatnya.
Lebih dari itu, barangkali perlu menjadikan rumah sakit/puskesmas sebagai centre of education, bukan central harapan palsu dan bagian dari bisnis industrialisasi dengan model hotel berbintang. Fasilitas dan layanan prima (VIP) bagi yang mampu dan fasilitas dan layanan seadanya bagi si miskin.
Belajar dari Kuba
Ketika negeri Kuba sebelum revolusi 40% warga pedesaan mengalami buta huruf. 10% rumah padam tanpa listrik, 3% tanpa saluran air bersih. Kondisi yang rentan terjadi gizi buruk dan terjangkit penyakit lainya, sebab hanya ada 3 rumah sakit yang beroperasi.
Pasca Revolusi di Kuba angka kematian bayi 6 per 1000 kelahiran, sedangkan Indonesia 35 kematian per 1000 kelahiran. Kematian ibu melahirkan di Kuba 8 kematian per 1000 kelahiran, sedangkan Indonesia 370 ibu meninggal per 1000 kelahiran.
Harapan hidup di Kuba mencapai 76 tahun, di sini masih 68 tahun, dengan alokasi dana kesehatan mencapai 12 %. Tidak berhenti di situ, angka melek hurufnya mencapai 97,2% sedangkan perempuan mencapai 96,9 %. Kenapa bisa sedasyat itu?
Selain anggaran pendidikan yang besar, di Kuba media televisinya juga menyiarkan 396 jam program pendidikan setiap minggunya. (Supratman:2010).
Bagaimana dengan sistem kesehatanya?
Castro dan sahabatnya Che Guevara merintis Kuba, dengan sisitem kedokteran keluarga. Dimana setiap dokter keluarga melayani 100-150 keluarga, ini mencakup warga satu RT.
Dalam prakteknya dokter tinggal bersama warga di lantai dua serta bagian belakang/samping digunakan untuk para perawatnya. Untuk menjaga kualitas layanan, setiap 10 dokter keluarga ditempatkan sebuah Kantor Satuan Tugas Dokter Keluarga. Satuan dokter ini terdiri dari 3 dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, kebidanan, kandungan serta satu pekerja sosial.
Menarik lagi peralatan medis yang digunakan di puskesmas adalah produk kesehatan Kuba sendiri, seperti: alat EKG, reagen test alergi dan obat steptokonase yang di sini harganya bisa mencapai 6 juta.
Semua itu diberikan secara cuma-cuma kepada warganya. (Surya dalam Supratman: 2010: 444-447). Tentu masih banyak hal lain yang menarik tentang bangaimana Negara ini membangun sistem kesehatanya yang berorientasi pada kemanusian.
Indonesia, seharusnya tidak perlu malu untuk belajar dari sistem kesehatan yang ada di Negara tersebut. Apalagi universitas di Indonesia hampir memiliki Fakultas Kesehatan dan tersedia Rumah Sakit di setiap kotanya. Semoga. (*)
