Baru-baru ini tepatnya 24 Januari 2012 lalu, konflik fisik antar kampung kembali membara di Sidomulyo Lampung Selatan. Kerugian fisik dan harta tak terhitung. Bertambah lagi catatan buruk negara dalam mengelola kemajemukan dan membina harmoni keragaman warganya.
Negara seharusnya tidak perlu berlama-lama membiarkan persoalan ini semakin berlarut, tegas dalam mencegah konflik fisik dan mampu mengupayakan usaha preventif dengan berperan sebagai mediator ditengah-tengah masyarakatnya yang beragam.
Konflik adalah niscaya, namun konflik fisik adalah bencana. Konflik dipahami sebagai ketidak-selarasan antara berbagai ide, gagasan maupun pandangan dan tindakan yang berbeda dan mengarah pada kepentingan antara individu dan satu kelompok dengan yang lain.
Konflik memang tidak dapat dihindarkan dalam persoalan sosial, terlebih dalam masyarakat yang majemuk. Jika konflik dalam keragaman itu dapat dikelola justru mampu terbentuk kohesi sosial keluar yakni meleburnya identitas ke-dirian menjadi sebuah identitas bersama dengan kelompok yang berbeda.
Sebaliknya, jika konflik tidak terkelola dengan baik, terlebih karena adanya perbedaan antar kelompok yang melekat di dalamnya ideologi, agama dan segergasi wilayah, kohesi hanya akan timbul dalam diri kelompoknya saja dan men-liankan kelompok lainnya.
Hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik dengan kekerasan yang hanya tinggal menunggu momentum untuk meledak. Dalam suatu masyarakat yang majemuk, agar keteraturan sosial dapat dijaga, konflik perlu dikelola sehingga tidak mengarah pada kekerasan.
Penyebab Konflik
Penyebab konflik tidak dapat dipahami secara sederhana. Banyak pengamat menilai bahwa penyebab kerusuhan di Lampung disebabkan oleh ketidak-adilan maupun kesenjangan ekonomi. Sektor-sektor dalam pemberdayaan manusia yang meliputi masalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kebutuhan ekonomi lainnnya tidak terpenuhi.
Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan potensi konflik yang ditimbulkan, masyarakat yang terlibat dalam konflik fisik cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sementara tidak terpenuhinya sumber-sumber material dapat menimbulkan masyarakat yang frustasi atas kondisi struktural yang dihadapinya dan masyarakat yang tidak memiliki saluran energi yang positif untuk pemberdayaan mereka.
Di sisi lain, perlu juga dicermati adalah masalah struktur kebudayaan, ideologi, maupun struktur agama yang diperkuat dengan segregasi wilayah sebagai pemicu konflik fisik. Kerusuhan di Sidomulyo bukanlah konflik antar kampung belaka, namun dibumbui dengan dengan perbedaan agama dan segregasi wilayah antar etnis yag mendiami wilayah itu.
Ini jelas bisa kita amati dari media bahwa kerusuhan itu melibatkan etnis tertentu. Disamping itu tidak dapat dilupakan juga adalah persoalan aktor-aktor yang memprovokasi adanya kerusuhan. Menurut Tamrin Tamagola mereka berperan sebagai pemantik kerusuhan, yang tinggal menyalakan sumbu sentimen antar kelompok.
Tanggungjawab Negara
Negara harus bertanggung jawab terhadap konflik di Sidomulyo. Negara seharusnya sudah sadar terhadap potensi terjadinya konflik fisik. Segregasi antar etnis di Lampung sudah lama terjadi semenjak transmigrasi penduduk bahkan semenjak zaman kolonial. Seorang teman asal Lampung menuturkan bahwa konflik fisik antar kampung sudah sering terjadi.
Beberapa media melaporkan bahwa aparat keamanan tidak tegas mencegah terjadinya konflik: “polisi hanya menjadi penonton tindakan kekerasan”. Ironis ketika fenomena kekerasan ini justru dimanfaatkan oleh mereka yang gandrung terhadap politik pencitraan, sudah barang tentu ketika kasus ini di blow up menjadi isu nasional, para penanggung jawab yang semula diam kini menunjukkan kepeduliannya, “bak pahlawan kesiangan yang selalu terlambat datang”.
Apa yang sudah terjadi seharusnya dapat dipetik pelajaran. Negara harus berupaya berpikir keras mencegah agar konflik dengan kekerasan tidak terjadi. Kasus Sidomulyo tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Negara harus tegas menindak provokator, membangun kembali infrastruktur yang rusak dan tidak kalah penting berperan aktif menjaga perdamaian dan melakukan pengawasan agar kejadian ini tidak terulang.
Sekarang, negara sudah saatnya dan harus menjadi mediator dengan berada ditengah-tengah masyarakatnya yang majemuk. Negara harus bisa mengembalikan peran demokrasi dengan memfasilitasi terbentuknya wadah bagi dialog deliberative dengan mengarahkan masyarakat untuk pemberdayaan bersama.
Dengan itu diharapkan kemajemukan bangsa ini dapat terkelola. Campur tangan negara dalam hal ini menjadi kewajiban untuk membentuk kohesi sosial masyarakatnya yang majemuk dalam wawasan kebangsaan yang Berbinneka Tunggal Ika. (*)
Komentar Terbaru