Partai pemenang pemilu di indonesia semenjak era reformasi tidak pernah memiliki kekuasaan mutlak, kewenangan dan keabsahan dalam tata-tertib stabilitas politik, dan tidak dapat menguasai segala aspek situasi konflik politik apalagi menjadi solusi atas kondisi bangsa; akhirnya pemerintahan parlementer sangat mudah dikendalikan kekuatan-kekuatan extra-parleman seperti kekuatan modal, dan kekuatan media. Pada masa Orde Lama partai benar-benar tumbuh dari masyarakat, partai-partai umumnya berawal dari gerakan yang dibangun dengan ikatan ideologi yang jelas. Kaderisasi partai ketat dengan keanggotaan bersifat organik (sukarela). Dalam perkembangannya, partai-partai itu kemudian berevolusi menjadi partai elektoral. Kini, ideologi tidak lagi menjadi pengikat partai. Tujuan berpartai semata untuk memenangi pemilu. Sistem kaderisasi rusak karena masuk kelompok-kelompok profesional yang bukan aktivis dan tidak punya kejelasan ideologi.
Sistem multi partai di Indonesia semakin hari menunjukkan beberapa kekacauan yang sebenarnya identik pada era 1955. Dalam sistem multi partai adalah hal wajar partai kecil yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih kuat dari pada perolehan jumlah suara di pemilu; disamping itu kita juga dapat melihat fenomena kinerja wakil rakyat yang tidak mengembangkan sikap memikul tanggung jawab penuh mewujudkan tujuan NKRI sebagaimana tercantum dalam undang-undang Dasar 1945. Wajar sekali partai politik di Indonesia saat ini mengalami evolusi, terutama terkait dengan ideologi dan orientasi politik. Jika dahulu umumnya berbasis massa dengan ideologi jelas, kini partai berkembang menjadi partai elektoral yang semata bertujuan memenangi pemilu. Pergeseran tersebut membuat pemilahan ideologi kepartaian semakin cair. Ideologi agama, nasionalis, kiri, atau kanan tidak terlalu penting lagi. Massa pendukung juga semakin luas, dengan identitas lebih terbuka; Kini tidak ada pembeda jelas lagi antara satu partai dan partai lain. Ideologi hanya sebatas rumusan konseptual mengakibatkan hubungan partai dengan konstituen kian jauh.
Revolusi Kaderisasi Partai
Revolusi kaderisasi diperlukan dalam mewujudkan soliditas yang kokoh dalam tubuh parpol. Parpol yang serat konflik internal dan banyak “berperang” di kandang sendiri akan banyak kehilangan momen. Mereka akan tidak punya tenaga lagi untuk bersaing di kancah perebutan jabatan-jabatan strategis, baik kursi legislatif, kursi kepresiden, kursi gubemur, wakil gubernur, maupun kursi bupat/wali kota. Hanura sebagai Partai organik sudah seharusnya memiliki SDM yang anggotanya terorganisir berorientasi pada kekuasaan semata, nilai-nilai kepartaian berlandaskan hati nurani menjadi bagian pola, sikap, dan prilaku yang mempunyai integritas partisipasi politik.
Pola Kaderisasi partai seharusnya dibentuk secara terstruktur dan pola rekruitmen untuk dikembangkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh pemuda untuk mengembangkan diri dan peran konsituen sebagai bentuk partisipasi politik dalam rangka penyampaian aspirasi. Partai harus mengembangkan pendidikan politik tidak dalam konteks informal saja, tetapi juga pendidikan formal. Pembentukan latihan kader secara berjenjang dalam rangka melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan penjaringan kepemimpinan nasional wajib dimiliki. Kader partai sejatinya tidak hanya disiapkan untuk menduduki jabatan politis, mereka harus piawai ilmu politik, tetapi juga memiliki pemahaman idologi, dan konsep kenegaraan yang mumpuni. Sistem kepartaian yang masih sentralistik, soliditas yang kokoh dalam tubuh partai merupakan kunci kemenangan maupun kekalahan, di pentas nasional maupun lokal, merupakan proses kemenangan atau kekalahan bersama dalam pendewasaan sikap politik. Termasuk terjadinya intrik-intrik dan konflik internal partai di lapisan mana pun akan menjadi problem global dalam tubuh partai yang mewarnai proses belajar para kader partai.
Strategi memasang figur panutan rakyat dan tokoh karismatik di tubuh partai memang belum usang, kendati mengalami pergeseran; dari figur politis ke figur selebritis. Fakta politik seperti ini seharusnya sudah dapat dibaca jauh-jauh hari oleh partai politik sehingga wakil rakyat di parlemen adalah orang-orang yang benar-benar punya kualitas karaker patriot dan kredibilitas ideologis. Idealnya para pemimpin partai atau figur partai yang tampil di hadapan rakyat adalah figur yang paripurna. Yakni figur yang senior, berkualitas, dan populer. Dalam tubuh parpol di Indonesia, figur kader partai yang memenuhi ketiga syarat pokok tersebut seharusnya mulai digagas sejak hari ini sebagai kaderisasi dari figur pendiri partai. Tidak heran ketika masa pencalonan untuk jabatan politis dan strategis, misalnya anggota DPR/ DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota, tak jarang kader partai. dikalahkan oleh figur lain yang bukan aktivis partai atau bahkan pindahan dari partai lain.
Fenomena tersebut mendorong incumbent lebih banyak diminati oleh parpol untuk dicalonkan kembali. Kendati dalam realitas pilkada langsung, hanya sekitar 60 persen incumbent yang dapat memenangkan pertarungan. Artinya, bukan jaminan juga calon incumbent dapat memenuhi ketiga syarat pokok tadi. Oleh karena itu, dalam multidinamisnya kehidupan parpol di Indonesia, partai-partai yang ingin tumbuh dan menjadi besar, harus mengembangkan sistem kaderisasi partai yang lebih selektif dan terbuka. Figur-figur muda yang memiliki kualitas dan popularitas harus mendapatkan kesempatan lebih besar karena kehadiran mereka akan ikut mendongkrak kebesaran partai. Namun, mereka pun jangan dilahirkan menjadi figur “karbitan”. Mereka jangan diberi kesempatan hanya menjadikan parpol sebagai perahu untuk berlayar, setelah sampai ke tepi, perahu dibuang dan dicampakkan. (*)
