Belakangan, publik banyak menyoal kinerja Parlemen yang dianggap tidak memuaskan. Berikut wawancara penting Gema Nurani bersama Erik Satrya Wardhana, anggota DPR RI Komisi IV dari Partai Hanura.
Bagaimana pendapat Anda dengan banyaknya kritik terhadap DPR saat ini, terutama terakhir soal pembangunan gedung baru dan juga soal studi banding?
Bagi saya, kritik publik merupakan bentuk partisipasi langsung dalam iklim demokrasi. Hal ini tentu akan menjadi bagian dari fungsi kontrol atas kinerja lembaga perwakilan, sehingga bila berlangsung secara proporsional akan memberi kontribusi positif bagi lahirnya kualitas output dan produk kebijakan DPR.
Mengenai pembangunan gedung, saya menilai, secara prinsip, DPR membutuhkan sarana penunjang kinerja, termasuk ruangan yang proporsional dan dapat mengakomodasi kebutuhan sarana pendukung. Akan tetapi, aspek teknis dan implementasinya lebih baik diserahkan kepada Sekjen DPR, apakah perlu membangun gedung baru atau cukup dengan merenovasi gedung yang tersedia, termasuk mengoptimalkan fungsi ruangan lain yang ada.
Mengenai studi banding, menurut hemat saya, memang perlu dipilah dan diseleksi. Seperti kita ketahui bersama, studi banding merupakan bagian dari fase dalam menyusun RUU agar kita dapat membandingkan bagaimana negara lain mengatur mengenai sektor-sektor tertentu, yang sedang kita bahas.
Dengan demikian, menurut saya tidak semua RUU yang dibahas DPR membutuhkan studi banding. Karena, kebutuhan itu bisa dilakukan melalui korespondensi dan studi literasi. Justru yang harus dioptimalkan adalah fase menyerap aspirasi publik dan stakeholders sehingga kualitas dan kemanfaatan produk legislasi yang dihasilkan dapat sesuai amanah dan aspirasi rakyat.
Sebagai politisi berbasis hati nurani, bagaimana Anda mengambil sikap terhadap soal-soal ini?
Secara garis besar, saya menilai, kritik publik atas berbagai persoalan di atas adalah masalah penghematan pembiayaan dan skala prioritas atas kebijakan. Misalnya, kritik atas pembangunan gedung dan studi banding DPR yang distimulasi besarnya anggaran dan nir-transparansi.
Dengan demikian, tidak hanya di DPR, namun di seluruh lembaga negara, termasuk dalam jajaran pemerintahan, penghematan harus dilakukan. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan gedung di beberapa kementerian atau lembaga yang saat ini sedang berlangsung juga perlu dipertimbangkan skala prioritasnya. Termasuk kunjungan ke luar negeri oleh pemerintah, khususnya Presiden dan rombongan yang kerap menuai kritik.
Saya khawatir, bila kita tidak melihat secara proporsional dalam lingkup yang menyeluruh, akan menciptakan prejudice yang salah alamat pada institusi DPR, yang membuat demoralisasi institusi, sehingga berakibat pada lemahnya alat kontol.
Bagaimana Anda melihat keberadaan Setgab partai koalisi? Apakah efektif? Atau hanya kontrak politik yang menghambat? Apa komentar Anda sebagai anggota partai non-koalisi?
Dalam sistem presidensiil, sebagaimana yang kita anut, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki posisi yang relatif kuat dengan mekanisme kontrol yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, dibutuhkan governability dengan tiga indikator pokok: ketegasan, soliditas, dan efektivitas.
Bila dilakukan, Setgab atau apa pun namanya, tidak perlu dibentuk. Karena, justru akan membuang energi politik. Apalagi sebagaimana kita saksikan, kemunculan Setgab justru menciptakan fragmentasi dan dikotomi politik yang membuat proses politik berjalan tidak efektif. Bila ini dibiarkan, saya khawatir justru akan menciptakan ironi demokrasi.
Bagaimana nilai-nilai hati nurani Anda terapkan di senayan?
Hati nurani berada dalam kedalaman batiniah dan selalu bicara sayup di tengah riuh rendahnya suara keras dan gelora tuntutan pragmatisme. Jadi sebenarnya, hati nurani digunakan sebagai alat kontrol tatkala sistem kendali mengalami disfungsional. Di setiap orang ada hati nurani. Namun, Partai Hanura ingin menjadikan nurani sebagai panduan ideologi kebenaran dan kerakyatan.
Apa pendapat Anda tentang kinerja DPR saat ini? Memuaskan?
Kinerja kerja DPR harus dilihat dalam kerangka sistem negara secara keseluruhan. Memuaskan atau tidak, tidak bisa mengikuti pandangan dan selera orang per orang. Bisa jadi, dari sisi legislasi, DPR kurang produktif. Namun, produk undang undang bukanlah inisiatif DPR semata. Karena, ada banyak RUU yang mandek karena kelambatan draf dari pemerintah.
Saya tidak sedang membela lembaga ini secara apriori, namun segala kelambatan kerja DPR tidak lepas dari kelambatan Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya. Jangan lupa, mayoritas anggota DPR adalah partai pendukung Presiden, berikut dukungan dan tawar-menawar yang terjadi di setgab.
Apa pendapat Anda tentang fenomena kader partai ‘kutu loncat’?
Sebanarnya, fenomena partai kutu loncat itu tak akan pernah ada jika partai menjalankan proses kaderisasi dan pemantapan terus-menerus ideologi partai. Partai kutu loncat biasanya besar secara instan, namun keropos di dalam.
Hanya juga perlu diingat, bahwa fenomena kutu loncat terjadi pula di lingkungan partai kecil. Itulah sebabnya Partai Hanura memandang kaderisasi dengan internalisasi ideologi menjadi imperatif yang tidak boleh dikesampingkan dan tidak boleh dikalahkan oleh pragmatisme politik.
Ke depan, bahkan sistem penempatan caleg maupun calon Kepala Daerah dari Partai Hanura harus terseleksi oleh sistem perkaderan dan ideologi partai, selain tentunya, seleksi masyarakat yang menentukan tingkat elektabilitas kandidat.
Bagaimana langkah konkret agar Hanura makin dicintai rakyat?
Langkah konkret agar Hanura dicintai rakyat adalah bekerja fokus pada bidang yang memberi efek endemik pada upaya pemberdayaan dan penguatan rakyat. Partai Hanura bukan partai yang secara spesifik membela kepentingan kelompok masyarakat tertentu, layaknya partai buruh atau partai lokal. Partai Hanura fokus pada advokasi kepentingan masyarakat kecil perkotaan maupun perdesaan. Itu cara terbaik bagi Partai Hanura agar dicintai rakyat. Saatnya hati nurani bicara!
